Pemerintah Harus Serius Kelola Jardiknas & E-Learning

Jakarta (7/6) Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagaimana diketahui hasil rapat kerja Komisi X yang membahas tentang Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran memberikan beberapa catatan yang harus dicermati mengenai pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan tim Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah mengindikasikan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Diantaranya terdapat banyaknya guru yang belum menguasai penggunaan internet dalam pembuatan materi dan bahan ajar maupun sebagai media komunikasi dan informasi.

Sebagaimana juga laporan Kemendikbud yang menyampaikan bahwa nilai Matematika Ujian Nasional (UN) tingkat SMP jeblok. Kemudian Dirjen Pendidikan Menengah menyebut Kualitas Guru Matematika harus ditingkatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham matematika. "Itu semua hanya sedikit dari contoh betapa pemerintah tidak bisa lagi asal-asalan dalam mengelola Jardiknas maupun E-Pembelajaran", ujarnya.

Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan database maupun management system dan juga konten berupa materi konsep yang berkaitan dengan aspek pendukung pendidikan. Ia mengatakan jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kemungkinan sangat besar program-program yang ada di dalamnya akan mubazir.Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pentingnya menjaga kualitas konten tersebut, lebih interaktif, misalnya, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.

Lebih lanjut Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan bahwa di negara manapun dan dalam bidang apapun, prinsip PPP (Public Private Partnership) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah program. Hal itu juga dalam rangka menyiasati keterbatasan resources Pemerintah. "Tentu saja kerja sama tersebut harus mengutamakan kualitas dan tidak boleh mengandung nuansa monopoli", ungkapnya.

Terkait dengan masalah e-learning, Ia menghimbau agar perlu kiranya pemerintah berkaca dari negara-negara lain. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh menyiapkan warga negara mereka agar terus memiliki daya dukung belajar yang kompetitif, seiring dengan trend sarana belajar yang berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, sekali lagi pemerintah harus memberi ruang yang seluas-luasnya, kepada semua pihak yang peduli kepada pendidikan di negeri ini, untuk turut berpartisipasi, bagaimana menyongsong era digital yang sangat dahsyat perkembangannya.

Menurutnya, negara seperti Korea, telah mencanangkan bahwa paling lambat tahun 2015, harus sudah terealisasi apa yang mereka sebut dengan program “One Student One Tablet”. Bahkan Thailand juga sudah memulai hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya semua teknologi itu kembali kepada kontennya yang berkaitan dengan isi teknologinya. "Inilah tantangan pemerintah yang sesungguhnya", tegasnya.

Harapan kita semoga bangsa ini semakin bisa tegak berdiri di hadapan bangsa-bangsa lain. "Sebab kita berani mengubah tradisi dari apa yang disebut dengan ‘mengejar ketertinggalan’, kita ubah dengan ‘menjadi inisiator di depan", pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Efek Jera Mafia Pajak

MENCIPTAKAN efek jera pada mafia pajak ternyata tidak mudah dilakukan di negeri ini. Sudah banyak pegawai pajak dihukum akibat menilap duit pajak, namun itu tidak membuat mereka jera.

Tertangkap basahnya Tomy Hendratno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/6), saat menerima uang sogok membuktikan bahwa penangkapan dan penindakan ternyata hanya dianggap angin lalu oleh pegawai pajak yang korup.

Tomy, Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan tertangkap basah saat menerima uang Rp285 juta dari James Gunarjo, seorang pengusaha di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan.

KPK sejauh ini masih mendalami kasus itu, sehingga belum terungkap secara rinci dalam kasus apa Tomy dan James melakukan transaksi ilegal. Namun, keduanya diduga terlibat kepentingan untuk peringanan atau penggelapan pajak.

Kasus Tomy Hendratno menambah panjang daftar pegawai Ditjen Pajak yang terlibat korupsi. Sebelum Tomy ada kasus Gayus Tambunan, Bahasyim, dan Dhana Widyatmika.

Sangat sulit memahami perilaku para pegawai pajak yang korup. Penangkapan dan penindakan terus dilakukan, tetapi itu tidak membuat mereka malu, takut, dan jera dalam mencuri uang rakyat.

Harapan bahwa setelah kasus Dhana Widyatmika, tidak akan ada lagi pegawai pajak yang berani korupsi, ternyata tidak terwujud. Karena, praktik busuk terus berlangsung di antara mereka. Pegawai pajak yang korup seperti Tomy tetap nekad menjalankan praktik penyelewengan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmani sendiri mengakui, selain Tomy, ada sejumlah nama lain pegawai pajak yang sedang diincar karena melakukan pelanggaran hukum.

Pernyataan Fuad Rahmani di satu sisi lumayan melegakan. Melegakan karena upaya menindak pegawai pajak nakal datang dari Ditjen Pajak sendiri. Penangkapan Tomy sendiri tak terlepas dari kerjasama KPK dan Ditjen Pajak.

Namun, di sisi lain, kita khawatir, meski orang-orang seperti Bahasyim, Gayus, Dhana, dan Tomy sudah tertangkap, tidak berarti mental korup di kalangan pegawai pajak itu hilang.

Karena itu, kasus Tomy Hendratno harus menjadi pelajaran sangat serius bagi aparat penegak hukum. Evaluasi tentang mengapa efek jera tidak terjadi setelah hukuman demi hukuman dijatuhkan kepada para penilap pajak harus dilakukan.

Salah satu penyebabnya ialah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Koruptor tidak pernah berhenti mencuri uang rakyat, karena hukuman yang diberikan kepada mereka tidak menakutkan. Sebaliknya, mereka justru dimanjakan.

Dalam kasus Gayus, misalnya, terungkap betapa ia bisa bebas bepergian saat masih berstatus tahanan. Ia bahkan bisa menonton pertandingan tenis dan keluar masuk tahanan berpuluh kali.

Berbagai vonis pengadilan kasus korupsi pun memperlihatkan jarang koruptor dihukum dengan vonis penjara di atas lima tahun. Hukum memang masih berpihak kepada mereka yang memiliki uang.

Karena itu, sudah saatnya memutus lingkaran mafia pajak. Caranya ialah dengan menghukum seberat-beratnya pegawai pajak yang terbukti menilap duit rakyat.

http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/06/08/12845/121/Efek-Jera-Mafia-Pajak-

Pemerintah Berhutang Selesaikan Masalah Pangan & Korupsi

Jakarta, (28/5) – Korupsi yang sudah merata dari pusat sampai daerah dan berlangsung sistematis hingga kini masih belangsung menjadi salah satu sebab negara ini belum dapat bangkit dari keterpurukan moral dan ekonomi. Ditambah lagi persoalan pangan yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dari sisi keberpihakan maupun manajemen pengelolaannya membuat semakin labilnya kondisi negara ini.

Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur hasanuddin mengingatkan kembali apa yang dikatakan pendiri negara ini, Bung Karno, bahwa pangan adalah soal hidup mati. Namun pada kenyataannya, negara Indonesia yang telah merdeka ini Kapitalisnya merajalela yang memanjakan korupsi dari pemerintahan pusat hingga daerah. Keadaan ini menjauhkan rakyat Indonesia dari sejahtera, dimana penduduknya selalu bermasalah dengan kecukupan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian disampaikan Ma'mur di Jakarta, Senin (28/5).

5.500 Data laporan kasus Korupsi yang disampaikan ke KPK dalam tempo hanya satu tahun merupakan gambaran begitu rusaknya pengelolaan negara ini. Pangan Indonesia 60% Impor juga memperjelas pekerjaan rumah bangsa ini belum diselesaikan.

“Pangan dan Korupsi, merupakan hutang besar bangsa kita untuk segera diselesaikan”, kata Ma'mur Hasanuddin.

Kepemimpinan SBY yang hampir 2 periode masih ada waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Meskipun terlihat sangat sulit, namun perlu ada kemauan keras untuk mewujudkannya. Lembaga negara baru yang terbentuk seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan ketua MK sendiri bahwa sudah berbagai cara dan teori diterapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini, namun hingga saat ini, korupsi semakin merajalela.

“Saatnya presiden kita sekarang memperbaiki citranya untuk memberantas sistemisasi korupsi. Pikirkan bangsa ini jangka panjang, jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat saja. Presiden adalah milik seluruh bangsa Indonesia”, cetus Ma'mur.

Dari sisi masyarakat, secara gamblang terlihat mulai dari pemberitaan maupun respon masyarakat, sangat minim perhatian pada persoalan pangan dan pertanian. Lebih populer mengurusi konser musik dari pada menyelesaikan persoalan pangan. Belum pernah terlihat di media-media televisi yang menayangkan berjam-jam penyelesaian persoalan pangan.

“Sangat kompleks persoalan negara kita pada penyelesaian pangan dan pertanian karena moral yang terbentuk bukan mengarah pada patriotisme mewujudkan kedaulatan pangan”, ucap Ma'mur.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Harus Serius Wujudkan Mobil Nasional

Jakarta (28/5). Pemerintah diharapkan serius melindungi dan membuat regulasi khusus untuk mobil nasional (mobnas) produk anak bangsa sendiri. Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam energi. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (28/5) menanggapi janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono saat Rakor mengenai mobil listrik dan hybrid di Yogyakarta Jum’at yang lalu, 25 Mei 2012.

“Pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan poliitik ekonomi Internasional karena akan ada negara yang merasa terganggu dengan road map mobil nasional ini.” Lanjut Mardani yang berasal dari Daerah Pemilihan Jabar VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.

Menurut Mardani, Pemerintah harus merubah pendekatannya dari bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini. Mardani berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang. “Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya,” kata Mardani.

Saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia. “Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional, ” imbuh Ketua DPP PKS ini.

“Kita yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini” Demikian tutup Mardani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

PKS: Hapuskan Pungutan Ujian Nasional

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, menilai anggaran Ujian Nasional (UN) 2012 yang mencapai Rp 600 Milyar cukup bagi sekolah untuk melaksanakan UN tanpa harus memungut biaya tambahan dari siswa. Angka tersebut pun lebih besar Rp 50 Milyar dari anggaran UN tahun lalu. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin di Jakarta, Kamis (12/4).

Legislator DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa dalam rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah disepakati untuk anggaran UN tahun ini siswa SD hingga SMA/sederajat akan dibiayai sekitar Rp. 50.000 lebih per siswanya

Namun kenyataan di lapangan masih ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya pungutan tambahan biaya ujian yang harus dibayarkan oleh siswa ke sekolah.

Padahal disamping anggaran tersebut, sekolah juga sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah yang salah satu komponen biayanya adalah dialokasikan untuk biaya ujian siswa. Dan ditambah lagi pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan UN tersebut”, ujarnya.

Menurut Zainuddin, jangan sampai masalah pungutan tambahan ini dapat mempengaruhi hasil ujian siswa. Dia menyayangkan adanya indikasi beberapa siswa yang diancam tidak dapat mengikuti ujian bila tidak mampu membayar biaya UN tambahan yang dipungut oleh sekolah.

“Siswa seharusnya tidak usah tertekan dalam menghadapi ujian nanti dan mereka harusnya lebih fokus pada materi ujian yang akan dihadapi. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah cukup besar, tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya UN. Beban masyarakat kita sudah cukup berat jangan lagi dibebani dengan tambahan pungutan dengan dalih apapun, kasihan siswa kita”, lanjutnya.

Oleh karena itu politisi PKS ini mendesak kemendikbud untuk menertibkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan UN tahun ini. “Pemerintah harus memberi sanksi yang tegas jika terbukti masih ada sekolah yang memungut biaya UN diluar ketentuan yang ada”, tegasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Proporsional Tertutup Mendorong Kaderisasi Politik yang Sehat

Jakarta (12/4) Fraksi PKS menyampaikan Minderheit Nota (nota keberatan) dalam Rapat Paripurna DPR membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, Kamis (12/4). Catatan ini disampaikan sebagai respon atas pilihan mayoritas anggota DPR yang menghendaki sistem pemiihan umum proporsional terbuka, dimana Fraksi PKS tetap menghendaki sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam catatan yang dibacakan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Al Muzzammil Yusuf, FPKS tetap pada pendiriannya untuk mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Muzzammil, sistem ini sistem ini mendorong proses kaderisasi yang sehat dalam partai politk. “Sehingga hanya kader-kader terbaik partai politik yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai yang akan masuk dalam lembaga legislatif baik di pusat dan di daerah,” tegas Muzzammil.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, sistem ini memungkinkan biaya pemilu yang lebih murah bagi negara, partai politik, dan calon anggota legislatif. Pemilih hanya mencoblos gambar partai politik di kertas suara, sedangkan gambar calon legislatif dapat ditempelken di bilik TPS. “Sistem pemilihan umum ini memungkinkan kertas suara kecil yang berdampak pada biaya pemilihan umum yang lebih murah sehingga dapat menghemat pengeluaran APBN,” terangnya.

Sistem ini, lanjut Muzzammil, juga menutup kelemahan dari sistem proporsional terbuka, diantaranya: “Pertama, hilangnya rasa kebersamaan dan kerjasama diantara para calon legislatif dalam satu partai politik. Kedua, lahirnya konflik internal kader partai. Ketiga, Tindak pidana korupsi semakin tinggi pasca pemilu karena calon peserta pemilu harus mengembalikan dana kampanye yang besar,” tegasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

PKS Dukung RUU Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

Jakarta – Kemarin dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dan Pemerintah dalam hal ini di wakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah menyetujui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan melanjutkan pembahasan RUU menjadi UU.

“FPKS mendukung pembahasn RUU konvensi Pekerja Migran dengan catatan menuntut Pemerintah untuk menyiapkan aparat dan fasilitas pelayanan TKI agar selaras dengan konvensi ini bila diketuk palu pada sidang paripurna nantinya,” kata Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, Selasa (10/04).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini juga menuntut pemerintah untuk segera memulai mengharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. “Karena biasanya pemerintah lama membuat perangkat turunannya,” imbuhnya.

Dampak dari Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran ini sangat penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di komunitas internasional. “Sehingga penyelesaian kasus yang menyangkut pekerja migran Indonesia di luar negeri berpotensi mendapat kemudahan dengan Indonesia telah merativikasi UU ini,” ujarnya.

Selama ini tak jarang negara tujuan pekerja migran sering menjadikan alasan karena Indonesia belum meratifikasi konvensi itu maka negara yang bersangkutan tak wajib melindungi pekerja migran Indonesia. “Atas dasar itu Indonesia harus memiliki posisi tawar yang baik sehingga dapat memiliki alasan untuk mendorong negara tujuan pekerja migran untuk melindungi hak pekerja migran Indonesia,” desaknya.

Selama tahun 2010 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada sebanyak 4.532 kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Kasus tersebut meliputi penganiayaan, pelecehan seksual, pelanggaran masa kontrak kerja, gaji tidak dibayar, hingga TKI yang terancam hukuman mati. “Semoga dengan telah di Ratifikasinya Konvensi Pekerja Migran oleh Pemerintah Indonesia kedepannya dapat memberi perlindungan yang komprehensif terutama bagi pekerja di sektor informal sehingga kasus – kasus tersebut kedepannya dapat berkurang,” pungkas anggota DPR asal Kepuluan Riau ini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

DPR Apresiasi Kebijakan KPI Soal Pedoman Perilaku Penyiaran

Jakarta (10/4) Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI, Al Muzzammil Yusuf mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012 yang mengikat bagi semua industri penyiaran. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan mengatur persaingan industri penyiaran yang sehat.

“Kami di DPR mengapresiasi P3SPS sebagai bentuk tanggungjawab KPI terhadap aspirasi dari masyarakat yang menghendaki konten penyiaran yang sehat dan bertanggungjawab.” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS ini di Gedung DPR RI, Jakarta Selasa (10/4).

Muzzammil mengkhawatirkan TV dan radio saat ini sudah menjadi “teman” sekaligus “guru” bagi masyarakat padahal isi siaran mereka semakin bebas tanpa batas. “Banyak konten siaran TV dan radio yang tidak memberikan rasa keadilan bagi semua dan tidak layak ditonton anak-anak karena mengandung unsur kekerasan, seksualitas, dan bertentangan dengan norma sosial dan agama”. Katanya.

Menangggapi penolakan ATVSI terhadap P3SPS, dalam pandangan Muzzammil, demokrasi mensyaratkan adanya check and balances antar pilar demokrasi, termasuk media dalam hal ini industri penyiaran harus bisa dikontrol oleh KPI sebagai representasi publik.

“Jadi pelaku industri penyiaran harus menghormati chek and balances yang merupakan keniscayaan demokrasi. Jika tidak dihormati sistem kontrol tersebut maka industri penyiaran bisa menjadi diktator demokrasi, sesuatu yang sangat dikiritik oleh media jika terjadi di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.” Papar politisi PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.

Industri penyiaran, kata Muzzammil, harus taati dan hormati P3SPS yang secara resmi dikeluarkan KPI yang mengikat untuk semua industri penyiaran. “Bahwa mereka punya kritik dan masukan silahkan disampaikan dan didialogkan kepada KPI sebagai bahan pertimbangan. Bukan melabrak dan melecehkan aturan. Negara bisa anarkis jika semua kita bersikap seperti itu" Paparnya.

Untuk itu, Muzzammil sangat mendukung KPI yang telah membuat pedoman penyiaran dan menegakkannya untuk kepentingan publik. “Saya harap aturan itu tegas dan memberikan efek jera. KPI jangan takut untuk memberi sanksi kepada industri penyiaran yang melanggar”. Ujarnya

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar masyarakat menjadi penonton yang cerdas dan berperan aktif menyampaikan pengaduan isi siaran TV dan radio yang tidak mendidik kepada KPI. “Masyarakat bisa mengadukan penyimpangan isi penyiaran ke Call Center KPI 021 6340 626 atau SMS ke 0812 130 70000” Seru Muzzammil.

Jika semua pihak terlibat untuk melahirkan isi siaran yang berkualitas,sehat, dan mendidik, kata Muzzammil, bangsa Indonesia akan segera menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. “Untuk itu Fraksi PKS akan memperjuangkan RUU Penyiaran yang sedang dibahas di Komisi I memberikan pelanggaran yang lebih tegas kepada industri penyiaran yang menayangkan isi siaran yang berdampak buruk kepada masyarakat.” Papar Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

http://www.pks.or.id/content/dpr-apresiasi-kebijakan-kpi-soal-pedoman-perilaku-penyiaran

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

Jakarta (3/4) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.

“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.

“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.

Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.

PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

http://www.pks.or.id/content/lebih-penting-pikirkan-nasib-rakyat-kalau-bbm-jadi-naik

Pemkab Sediakan Pelayanan E-KTP Keliling

UNGARAN- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Semarang menyediakan pelayanan E-KTP mobile kepada warga Kabupaten Semarang yang diketahui berada di wilayah terisolasidan berkebutuhan khusus.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program E-KTP yang serentak digelar di 19 kecamatan per 1 April 2012.

’’Kami akan ‘menjemput bola’ dengan menerjunkan pelayanan E-KTP mobile. Dengan sarana dan dukungan petugas di lapangan proses input data diharapkan pelayanan akan berjalan maksimal seperti waktu yang telah ditentukan yakni 168 hari pelaksanaan,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Puguh Widjojo, Minggu (1/4).

Berdasarkan data Dispendukcapil, ada beberapa dusun yang minim sarana angkutan, diantaranya Borangan, Kedung Glatik, Sapen yang masuk wilayah Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sedangkan jumlah warga wajib KTP di Kabupaten Semarang per 31 Desember 2011 mencapai 819.596 orang dari total penduduk 1.052.194 orang.

Berkebutuhan Khusus

Dijelaskan, pelayanan E-KTP mobile tersebut telah dirakit di dalam satu unit mobil. Di dalam mobil tersebut telah tersedia perangkat seperti kamera, alat perekam sidik jari, perekam retina, alat perekam tanda tangan warga, dan genset pembangkit listrik.

’’Pelayanan E-KTP mobile juga akan melayani warga yang berumur tua serta penderita cacat, hanya saja kami berharap ada peran keluarga yang mengantarkan ke mobil unit yang datang sesuai jadwal yang ditentukan,’’ jelasnya.

Ditambahkan, khusus untuk pelayanan E-KTP di lembaga pemasyarakatan (LP) Ambarawa, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak LP untuk menyediakan waktu tersendiri guna perekaman data narapidana.

’’Pihak LP sudah menyanggupi tawaran kami untuk menyediakan waktu khusus kepada warga binaan yang diketahui wajib KTP,’’ tuturnya. (H86-72) (/)

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/02/181966/Pemkab-Sediakan-Pelayanan-E-KTP-Keliling

Jazuli Juwaini mengapresiasi LPPOM MUI

Jakarta(13/3) Anggota Komisi Agama DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi LPPOM MUI yang telah menyiapkan Sistem Sertifikasi Halal Online dan akan segera di-launching. Dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal tidak terbatas tempat dan waktu.

“Sistem Sertifikasi Halal Online yang sedang dibangun oleh LPPOM MUI sangat sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip sertifikasi halal yang ada di RUU JPH, yaitu asas transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan. Dengan adanya sistem online ini maka proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya terjangkau.” papar Jazuli di DPR RI, Selasa (13/3).

Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan mengatakan, penggunaan teknologi informasi sangat tepat digunakan dalam rangka memudahkan masyarakat mendapatkan sertifikasi. Dengan Integrated System, proses pendaftaran, pemantauan, hingga mendapatkan sertifikasi halal bisa dipantau dan dilaksanakan melalui sistem online terpadu. Produsen dan konsumen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa langsung daftar dalam portal resmi LPPOM MUI.

Jazuli yang juga Anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH) sangat mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam rangka memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan produsen. “Sampai saat ini memang LPPOM MUI merupakan satu-satunya lembaga sertifikasi halal di Indonesia yang sudah berpengalaman selama dua puluh tiga tahun. Standar Halal Indonesia yang sebelumnya diluncurkan juga telah diakui dunia internasional,” ujar Jazuli.

Pada pekan lalu (8/3) RUU JPH resmi dibahas kembali di DPR RI. RUU ini menurut Jazuli, diharapkan lebih memperkuat jaminan negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini penting agar produk makanan terjamin kehalalan dan kesehatannya. Dia menegaskan RUU ini tidak diskriminatif dan nantinya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Karena makna halal sesungguhnya lebih luas menjamin kebaikan dan kesehatan dari suatu produk. Jazuli optimis, walaupun pada pembahasan awal dengan pemerintah dan DPD RI masih ada perbedaan pendapat, RUU JPH ini dapat secepatnya disahkan.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pertemuan Calon Anggota KPU Harus Jaga Kualitas Pemilu 2014

Jakarta (13/3) Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf mengakui adanya lobi atau pertemuan khusus antara beberapa calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan beberapa fraksi di DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut wajar dilakukan selama bertujuan untuk memilih komisioner KPU yang berintegritas untuk menjaga kualitas Pemilu 2014.

“Jika pertemuan tersebut untuk memastikan integritas dan kemampuan mereka untuk menjaga pemilu agar tetap luber jurdil dan aman, pertemuan tersebut dapat dipahami.” Kata Muzzammil di DPR RI (13/3).

Alasannya, menurut Muzzammil secara psikologi politik banyak partai politik peserta Pemilu 2009 merasa dirugikan oleh oknum anggota KPU di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam Pilkada. “Nuansa money politics sangat terasa. Partai meragukan indepensi dan integritas beberapa oknum anggota KPU/KPUD. Untuk itu partai ke depan tidak mau salah pilih”. Ujarnya.

Namun, jika pertemuan yang dilakukan hanya untuk kepentingan sempit partai politik tertentu untuk memenangkan Pemilu 2014, maka ini perlu untuk diwaspadai.

“Jika ada deal-deal politik tertentu untuk mencurangi Pemilu. Ini akan mengulang praktik mafia Pemilu 2009, tentu akan merugikan hak rakyat sebagai pemilik suara.” Katanya.

Kesepakatan antara calon komisioner dengan partai politik tersebut akan berpengaruh pada pemilihan KPU di Propinsi karena mereka dipilih oleh KPU Pusat sedangkan anggota KPUD Kabupaten/Kota dipilih oleh KPU Propinsi.

“Dampak mafia pemilu ini akan menjadi bola salju, Jika di pusat sudah tidak independen ke bawah juga sama. Potensi kecurangan pun besar. Kualitas pemilu juga akan rusak”. Ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Untuk itu, menurutnya semua fraksi di DPR harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas pemilu yang baik dengan memilih komisioner KPU yang berintegritas. Kesalahan dalam memilih komisioner KPU akan menambah buruk kualitas pemilu.“Tentu akan membahayakan stabilitas bangsa dan negara, ditengah kepercayaan publik yang merosot terhadap partai politik.” Ujarnya.



Karena kualitas Pemilu ditentukan oleh para penyelenggaranya, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar semua fraksi di DPR berhati-hati dalam memilih komisioner KPU. “Untuk Pemilu 2014 yang berkualitas, kami dari Fraksi PKS berharap semua fraksi memilih calon komisioner KPU yang profesional, independen, dan berintegritas dalam fit and profer test di Komisi II nanti.” Pintanya.



Sumber: Fraksi PKS DPR RI

PKS dan Ulama

 “Apakah kunjungan ini dalam upaya PKS mendekati kalangan Nahdliyin,” tanya seorang wartawan kepada Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam konferensi pers usai acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional PKS Zona Jati Jaya dan Bali-Nusra di Surabaya, Minggu (11/3) siang. Pertanyaan itu disampaikan mengingat sang wartawan membaca bahwa salah satu rangkaian acara Rakornas kali ini pimpinan PKS merencanakan bersilaturahim dengan Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sunnah, Surabaya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Presiden PKS senyum-senyum saja. “Kita niatnya silaturahim. Ada atau tidak ada Rakornas kita selalu silaturahim dengan para ulama. Sebelumnya teman-teman pimpinan wilayah PKS juga melakukan silaturahim dengan para kyai dan ulama di sini,” jelas Luthfi.

Merasa kurang puas dengan jawaban tersebut, wartawan lainnya mengajukan pertanyaan lanjutan. Katanya, apakah PKS akan mengambil masa Nahdliyin yang merasa tidak puas dengan kinerja parpol-parpol yang sekarang ada, termasuk partai yang didirikan oleh kalangan Nahdliyin sendiri.

“Kita tidak maumencampuri urusan rumah tangga orang. Tujuan kita silaturahin ya silaturahim. Kalau niatnya lain nanti tidak dapat pahala,” jawab Luthfi.

Sebagai partai politik tentunya PKS tidak bisa lepas dari persepsi bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan, termasuk silaturahim dengan ulama, senantiasa dikaitkan dengan tujuan politis. Persepsi ini sah-sah saja. Namun sebagai partai politik, apalagi menasbihkan diri sebagai partai dakwah, PKS senantiasa berkomunikasi dengan para ulama.

Dan komunikasi dilakukan dengan ulama dari semua kalangan, tidak terbatas hanya pada ulama NU saja, tetapi juga dengan ulama-ulama dari Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan ulama dari sejumlah organisasi lainnya. Hal ini dilakukan karena PKS menyadari pentingnya membangun komunikasi dengan semua kalangan ulama untuk menciptakan kesalingpahaman, kesalingmengertian, dan juga kerja sama dalam proyek-proyek pembangunan umat.

Komunikasi juga penting untuk saling kenal. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Dengan komunikasi beragam persoalan, beragam perbedaan, bahkan beragam kesalahpahaman bisa didiskusikan, diluruskan, dan dicarikan jalan keluar terbaik dalam kerangka ukhuwah islamiyah.

Bagi PKS ukhuwah islamiyah jauh lebih penting dari pada angka-angka electoral. PKS tidak menginginkan mencapai angka electoral yang tinggi dengan mengorbankan ukhuwah islmaiyah. Karenanya, dalam penyusunan UU Pemilu, PKS berkeinginan angka electoral threshold bisa mengakomodir lolosnya partai-partai berazas dan berbasis massa Islam, berdampingan dengan partai-partai nasionalis lainnya.

Dalam kerangka ukhuwuah islamiyah inilah PKS membangun komunikasi dan kerjasama dengan para ulama untuk meningkatkan peran serta ummat dalam pembangunan Indonesia ke depan.

“Kita melihat hari ini, moralitas menjadi persoalan krusial bangsa ini. Para ulamalah yang dapat membperbaikinya. Karena itu kami senantiasa bersilaturahim dengan ulama untuk meminta nasehat, mendiskusikan persoalan umat, untuk kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik,” urai Presiden PKS.

http://www.pks.or.id/content/pks-dan-ulama

Kenaikan BBM Ancam Kesehatan Masyarakat

Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan di terapkan Pemerintah pada April mendatang dikhawatirkan akan berpicu pada kenaikan harga di berbagai sektor termasuk pada sektor Obat Generik yang akan mengancam Kesehatan Masyarakat.

“Kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan berdampak meningkatkan Harga Obat Generik esensial sehingga membebani biaya Kesehatan Masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran, Senin (12/03).

Herlini mendesak Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk dapat mengendalikan harga obat generik esensial yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan Ketetapan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang harga obat generik, “Harga obat Generik harus selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Legislator asal Kepulauan Riau ini juga meminta Kemenkes memperkuat kontrol pengawasan harga obat generik di lapangan sehingga harga obat secara umum di pasaran merata. Menurut data Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes, Saat ini volume obat generik menguasai 40% peredaran obat di masyarakat, "Saya menyayangkan pemanfaatan obat generik rill-nya di berbagai fasilitas kesehatan, baru mencapai 8-11% saja", tegas Herlini menuntut peningkatan kinerja Kemenkes.

Permasalahan lain yang menyebabkan harga obat di Indonesia mahal adalah terkait bahan baku obat di Indonesia yang masih mengimpor, tambah Herlini. Data Dirjen Binafar Kemenkes RI tahun 2011 mengungkapkan 95 persen bahan baku obat masih bergantung pada komoditas impor, terutama dari Cina dan India.

Sebelumnya Menkes Ibu Endang Rahayu Sedyaningsih (08/03) mengungkapkan harga obat di Indonesia saat ini masih salah satu yang tertinggi di dunia. Beberapa bermasalahan terkait mahalnya harga Obat di Indonesia antara lain di pasaran banyak di temukan fenomena harga obat generik bermerek yang disamakan dengan obat paten, masalah terbesar lainnya Produsen obat di Tanah Air masih banyak mengimpor bahan baku obat yang menyebabkan harga produk obat menjadi mahal.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, “Kemandirian bahan baku obat nasional harus segera terlaksana. Sehingga, kenaikan jumlah keterbutuhan volume obat menjelang BPJS Kesehatan secara signifikan dapat segera diantisipasi, apa lagi dengan kenaikan harga BBM?” pungkasnya.

http://www.pks.or.id/content/kenaikan-bbm-ancam-kesehatan-masyarakat

PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

VIVAnews – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, menegaskan partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diajukan pemerintah.

PKS berpendapat kenaikan BBM merupakan cara pemerintah untuk mengalihkan beban pengelolaan fiskal dari anggaran negara kepada rakyat. Padahal, ujar Anis, kenaikan BBM sebetulnya bisa diantisipasi oleh pemerintah sejak dua tahun lalu.

“Masih banyak pilihan yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM,” kata Anis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012.

PKS memiliki beberapa opsi untuk mencegah kenaikan BBM. Misalnya dengan menghentikan pemborosan dalam pengeluaran anggaran pemerintah. “Terlalu banyak biaya yang tidak produktif dan tidak efisien. DPR saja bisa menghentikan pembangunan gedung karena kami anggap itu pemborosan,” ujar Anis.

Solusi lain yang ditawarkan PKS adalah dengan mengatasi kebocoran anggaran yang menurut mereka cukup besar. PKS juga menawarkan opsi pengurangan subsidi-subsidi lain di luar BBM. “Karena kalau subsidi BBM yang dikurangi dengan menaikkan harga BBM, dampaknya pasti inflasi dan kenaikan harga-harga, terutama sembako dan listrik,” terang Anis.

Di sisi lain, PKS menganggap kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin adalah langkah yang tak seimbang, bahkan berbau politis. “Kompensasinya cuma BLT, padahal harga-harga sembako pasti ikut naik. BLT juga artinya kampanye,” kata Anis.

PKS pun meminta pemerintah mengalokasikan kompensasi dalam bentuk infrastruktur, bukan BLT. Apapun, PKS menilai antisipasi pemerintah kurang dan kini telah terlambat. “Karena tidak antisipatif dari awal, maka menjadi runyam,” ucap Anis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik. Alasannya, harga minyak mentah dunia juga naik. Ini membuat asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. “Harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” tegas SBY. (umi)

Sumber: Vivanews

PKS: Transparansi Ibadah Haji Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, permasalahan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji selalu sama di setiap tahunnya. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari FPKS, Surahman Hidayat, rencana untuk membentuk badan haji adalah berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji yang selalu tidak beres.

Rencana itu juga, kata dia, sudah diperhitungkan secara matang dan mendalam melalui kajian-kajian dari para pakar dan sudah mendengarkan penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. “Kalau Menteri Agama mau mengatasnamakan umat demi mempertahankan agar urusan haji tetap berada di kementriannya, silakan saja, itu urusannya sama Sang Pencipta," katanya, Selasa (28/2).

Meski demikian, kata dia, paradigma keilmuan dan akademis serta standar profesional memperlihatkan bahwa urusan penyelenggaraan haji, di mana operator dan regulator jadi satu itu tidak masuk akal. "Regulator, operator, dan supervisor jadi satu di dunia ini, yah hanya Kementerian Agama RI,” ujar Surahman.

Masalah haji, lanjut Surahman, seperti benang kusut yang tidak bisa diuraikan. Jemaah haji Indonesia, dibandingkan dengan beberapa negara lain, sangat berbeda. Jamaah Indonesia, kata dia, sudah harus membayar lebih mahal, juga mendapatkan pelayanan yang lebih buruk dibandingkan negara lainnya. ”Jemaaah yang melalui Brunai kan seharusnya membayar lebih mahal, tapi faktanya mereka membayar lebih murah dengan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan seperti pada Mukernas PPP dan Peresmian Asrama Haji di Riau, Menag, Suryadharma Ali, mengharapkan masyarakat tidak terkecoh isu mengenai rencana pembentukan badan khusus haji, karena dinilai berbau praktik komersialisasi dan bahkan terkesan dipolitisasi. Dia menilai, Kemenag sudah profesional sebagai pengelola haji berpuluh-puluh tahun.

Sumber: Republika

Muhammadiyah dan PKS Akan Selalu Bersinergi

SEMARANG, suaramerdeka.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ormas Muhammadiyah selalu akan bertemu di satu titik, yakni dakwah Islam. Inilah yang menjadi sebuah sinergi antara partai Islam dan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu.

"Meskipun di ranah partai politik, PKS adalah partai berasaskan Islam, sehingga selain sebagai unsur civil society yang mengontrol kebijakan, juga harus terus menguatkan masyarakat dari bawah membentuk masyarakat yang Islami," ujar Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng Drs H. M. Fattah Santoso.

Hal itu diungkapkan, ketika menerima kunjungan silaturrahim dari jajaran pengurus DPW PKS Jateng, Kamis (23/2) di kantor PW Muhammadiyah, Jl Singosari Raya Semarang. Pertemuan tersebut juga dihadiri  Ketua Umum PW Muhammadiyah Jateng KH Drs, Musman Tholib, M.Ag, Wakil Ketua Prof. Dr. H. Achmadi dan sejumlah pengurus teras lainnya.

Adapun dari jajaran pengurus DPW PKS Jateng dipimpin langsung oleh Ketua Umum Drs Fikri Faqih, MM dengan disertai jajaran pengurus harian dan anggota fraksi PKS Jateng.

Sementara Ketua Umum PW Muhammadiyah Jateng KH Drs, Musman Tholib, M.Ag berharap agar pertemuan ini tidak hanya sekali, namun harus terus dibangun guna memperlancar komunikasi. "Semoga selalu menghadirkan barokah dan rahmat dari Allaah karena silaturahim ini" tambah Musman.

Musman juga berpesan pada kader-kader PKS, untuk benar-benar selalu meluruskan niatnya bahwa mendirikan partai hanya sebagai sarana bukan tujuan, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam.

Dia juga berharap, PKS bersama parta-partai Islam dan ormas Islam untuk selalu dapat berkoordinasi agar mampu mewujudkan Indonesia sejahtera. “Saya berharap perjuangan di Indonesia melalui jalur dakwah dan politik bisa selalu bersinergi dan melengkapi satu sama lain, terutama antara PKS dengan Muhammadiyah,” ujarnya. (RED, Andika Primasiwi/CN26/JBSM)

Sumber: Suara Merdeka



http://www.pks.or.id/content/muhammadiyah-dan-pks-akan-selalu-bersinergi

PKS: Pemecahan Kesenjangan Ekonomi Harus Jadi Prioritas

 Makassar - Persoalan pemerataan pembangunan ekonomi nasional masih menjadi persoalan klasik yang belum terpecahkan. Ketimpangan sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di bagian timur Indonesia akibat keputusan pembangunan yang berat sebrlah sangat dirasakan masyarakat Sulawesi.

Pemecahan masalah tersebut harus menjadi prioritas dan menjadi bagian dari suksesi pergantian kepemimpinan nasional yang mulai ramai diperbincangkan saat ini.

Demikian dikatakan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat berbincang-bincang santai dengan masyarakat Sulawesi Selatan usai Sholat Jumat di Masjid Al Markaz al Islami, Makassar, Jumat (17/2). Laju kesenjangan yang terus terjadi harus segera dihentikan dengan memperkecil gap antara bagian barat Indonesia dengan bagian timur Indonesia, ujar Luthfi.

Lebih lanjut Luthfi mengatakan, ketimpangan di timur terjadi disebabkan dua hal yakni pertama, pembangunan telah melupakan sumber kekuatan lokal yakni sumberdaya kelautan di mana laut yang jadi sumber kehidupan justru menjadi tong sampah bagi limbah tambang. Laut harusnya lebih dioptimalkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia di bagian timur.

Salah satu fasilitas yang harus dibenahi dan dikembangkan adalah infrastruktur transportasi laut yag menghubungkan antar pulau di bagian timur Indonesia. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan harusnya disadari dengan memperkuat transportasi laut agar biaya ekonomi bisa lebih efisien.

Masalah kedua, lanjut Luthfi, adalah krisis pangan yang dialami oleh masyarakat Indonesia bagian timur lebih diakibatkan tanah mereka digerus oleh bidang-bidang seperti pertambangan. Eksploitasi aneka ragam sumber daya tambang seperti emas, nikel, batubara, tembaga, dan masih banyak lagi dilakukan dengan tidak memedulikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan, tutur Luthfi.

"Seandainya bisa dikelola dengan baik, maka masyarakat timur tidak perlu alami krisis pangan," tambahnya. Sudah saatnya pemerintah menyusun neraca sumberdaya alam untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang mampu menjaga kelestarian bagi generasi mendatang,” tegas Luthfi.

Penyusunan neraca sumber daya alam terkait erat dengan pengelolahan sumberdaya yang menguntungkan baik secara ekonomi dan lingkungan serta menjamin kelangsungan bagi kesejahteraan masyarakat untuk generasi sekarag dan generasi penerusnya, tegasnya. Dengan menghargai sumberdaya alam dan lingkungan maka kita tak lagi semena-mena dalam mengeksploitasinya.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyambut baik niat pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di bagian timur Indonesia. Tahun ini rencananya pemerintah mengucurkan dana Rp 20 trilyun dari total dana kementerian PU sebesar Rp 62,5 trilyun untuk percepatan pembangunan infrastruktur di bagian timur Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Maluku, dan Papua.

Luthfi berharap, alokasi anggaran tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Terlebih lagi, kendala pembangunan di wilayah timur tidak sesulit di Pulau Jawa yang selalu terkendala masalah keterbatasan lahan. Luthfi pun meminta agar alokasi dana tersebut difokuskan untuk infrastruktur pendukung ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik.

Dari Masjid Al Markaz, Luthfi beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke RS Faisal. Selain menjenguk pasien di rumah sakit tersebut, Luthfi juga memberikan bingkisan bagi para pekerja medis maupun pasien di RS Faisal.

http://www.pk-sejahtera.org/content/pks-pemecahan-kesenjangan-ekonomi-harus-jadi-prioritas

PKS Sediakan Beasiswa Untuk Putra Asli Papua

Makassar – Kian besarnya penerimaan masyarakat asli Papua atas kehadiran dan kiprah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tanah Papua merupakan sesuatu yang disyukuri PKS. Wujud rasa syukur itu antara lain ditunjukkan PKS dengan memberikan beasiswa bagi putra-putri asli Papua dan Papua Barat untuk kuliah di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq saat berdialog dengan sejumlah fungsionaris PKS asal Papua dan Papua Barat baik yang Muslim maupun non Muslim, di Clarion Hotel, Makassar, Jumat (17/2). Sedangkan bagi fungsionaris PKS di Papua, DPP PKS akan segera menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) secara bergantian baik di Papua maupun di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

“untuk putra-putri asli Papua, kami akan tanggung biaya kuliah, biaya hidup selama kuliah dan menyewakan asrama tinggal mereka. Untuk mekanismenya akan diatur bersama oleg DPD PKS di Papua dan Papua Barat dengan pengurus Wilda,” papar Luthfi.Sebagai  pilot proyek, PKS akan menyewa sebuah rumah besar di Manado untuk mahasiswa asal Papua yang dibiayai PKS. Calon mahasiswa penerima beasiswa asal Papua tersebut tidak harus Muslim. Yang penting direkomendasikan oleh fungsionaris PKS setempat di tingkat DPD di Papua.

Bagi PKS, masyarakat Papua ataupun daearah lain di Indonesia yang ingin berjuang bersama PKS tidak harus menjadi Muslim. Selama memiliki tujuan dan visi yang sama untuk meperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, siapapun boleh bergabung dengan PKS, kata Luthfi.

“Kami akan mencarikan dana untuk program beasiswa ini. Insya Allah program ini akan direalisasikan tahun ini secepatnya. Papua dan Papua membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas agar bisa memperceoat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tanah Papua,” ujarnya.

http://www.pk-sejahtera.org/content/pks-sediakan-beasiswa-untuk-putra-asli-papua

Gugatan Yusuf Supendi Terhadap PKS Ditolak PN Jaksel

VIVAnews - Majelis Hakim yang dipimpin oleh Subiyantoro memutuskan menolak gugatan pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi terhadap 10 elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Majelis menilai pemecatan Yusuf oleh PKS sudah sesuai AD/ART partai.



"Keputusan tersebut resmi atas kebijakan partai dan tidak ada yang diragukan dan adalah sah," kata Subiyantoro dalam Sidang Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 14 Februari 2012.



Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam pokok perkara apa yang dilakukan Yusuf dengan melayangkan gugatan sudah sesuai dengan AD/ART PKS. Mereka menilai sengketa itu terpisah dari persoalan internal partai. Meski demkian, pada akhirnya mereka menilai jika gugatan Yusuf berlebihan.

"Mengadili, dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak seluruh gugatan penggugat. Menyatakan gugatan rekovensi tidak dapat diterima," ujar hakim.

Akibat keputusan ini, Yusuf diharuskan membayar biaya yang muncul selama persidangan. "Menyatakan secara sah, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul," lanjut hakim.

Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Yusuf Supendi Dany Saliswidjaya mengaku akan mengajukan banding. Dia menganggap hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diakukan tergugat, sementara bukti-bukti yang mereka ajukan tidak ada yang dijadikan pertimbangan.

"Kami sangat meyesalikan atas putusan ini. Kami akan banding atas putusan ini, meski rekonvensi beberapa tergugat ditolak," kata Dany usai persidangan. Dany mengatakan akan menyiapkan bukti-bukti baru, yang selama ini tidak diberikan dalam persidangan.

Sementara Yusuf Supendi menyatakan, jika putusan tersebut unik. Karena tidak sesuai dengan putusan sela. Oleh karenanya, Yusuf berniat untuk melaporkan para hakim dalam persidangannya ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). "Bahkan di balik itu juga saya akan melaporkan ke KPK, karena saya pernah didekati untuk menerima suap," ucapnya.

Pihak tergugat, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Zainudin Paru siap menghadapi upaya banding dari Yusuf. Namun demikian, mereka menyarankan agar yang bersangkutan ikhlas menerima keputusan tersebut.

"Agar Yusuf Supendi sadar dan kembali ke rumah bersama keluarga untuk hidup khusnul khatimah. Dan jangan mengganggu PKS lagi karena partai ini akan tetap solid menjadi partai besar," terangnya.

Zainuddin melihat gugatan Yusuf bukan tidak dapat diterima tetapi memang sudah harus ditolak. Karena baginya, itu adalah masalah internal partai yang sudah diproses sesuai dengan AD/ART dan sudah diketahui penggugat sendiri.

"Majelis punya pertimbangan lain, semakin jelas, apa yg didalilkan penggugat nyata-nyata tidak terbukti," jelasnya. "Perkara ini diteruskan semakin jelas yang dituduhnya lebih tepat sebagai fitnah, upaya mendeskreditkan PKS dan Yusuf tidak dapat membuktikan." (sj)

Sumber: Vivanews