Pemerintah Harus Serius Kelola Jardiknas & E-Learning

Jakarta (7/6) Anggota Komisi X Ahmad Zainuddin mendesak pemerintah agar persoalan Jardiknas dan E-Pembelajaran harus mendapat perhatian sangat serius. Sebab menurutnya, ICT for Education merupakan sesuatu yang sangat niscaya, bahkan menjadi harapan bagi terjadinya lompatan kualitas pendidikan di banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagaimana diketahui hasil rapat kerja Komisi X yang membahas tentang Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran memberikan beberapa catatan yang harus dicermati mengenai pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan tim Panja Evaluasi Jardiknas dan E-Pembelajaran ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah mengindikasikan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Diantaranya terdapat banyaknya guru yang belum menguasai penggunaan internet dalam pembuatan materi dan bahan ajar maupun sebagai media komunikasi dan informasi.

Sebagaimana juga laporan Kemendikbud yang menyampaikan bahwa nilai Matematika Ujian Nasional (UN) tingkat SMP jeblok. Kemudian Dirjen Pendidikan Menengah menyebut Kualitas Guru Matematika harus ditingkatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham matematika. "Itu semua hanya sedikit dari contoh betapa pemerintah tidak bisa lagi asal-asalan dalam mengelola Jardiknas maupun E-Pembelajaran", ujarnya.

Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan database maupun management system dan juga konten berupa materi konsep yang berkaitan dengan aspek pendukung pendidikan. Ia mengatakan jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kemungkinan sangat besar program-program yang ada di dalamnya akan mubazir.Oleh sebab itu, perlu dipikirkan pentingnya menjaga kualitas konten tersebut, lebih interaktif, misalnya, dan mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.

Lebih lanjut Ahmad Zainuddin mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan pelaksanaan program tersebut harus bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan bahwa di negara manapun dan dalam bidang apapun, prinsip PPP (Public Private Partnership) merupakan fakta yang tidak bisa dihindari untuk mencapai hasil yang optimal dari sebuah program. Hal itu juga dalam rangka menyiasati keterbatasan resources Pemerintah. "Tentu saja kerja sama tersebut harus mengutamakan kualitas dan tidak boleh mengandung nuansa monopoli", ungkapnya.

Terkait dengan masalah e-learning, Ia menghimbau agar perlu kiranya pemerintah berkaca dari negara-negara lain. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh menyiapkan warga negara mereka agar terus memiliki daya dukung belajar yang kompetitif, seiring dengan trend sarana belajar yang berkembang dengan sangat cepat. Selain itu, sekali lagi pemerintah harus memberi ruang yang seluas-luasnya, kepada semua pihak yang peduli kepada pendidikan di negeri ini, untuk turut berpartisipasi, bagaimana menyongsong era digital yang sangat dahsyat perkembangannya.

Menurutnya, negara seperti Korea, telah mencanangkan bahwa paling lambat tahun 2015, harus sudah terealisasi apa yang mereka sebut dengan program “One Student One Tablet”. Bahkan Thailand juga sudah memulai hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya semua teknologi itu kembali kepada kontennya yang berkaitan dengan isi teknologinya. "Inilah tantangan pemerintah yang sesungguhnya", tegasnya.

Harapan kita semoga bangsa ini semakin bisa tegak berdiri di hadapan bangsa-bangsa lain. "Sebab kita berani mengubah tradisi dari apa yang disebut dengan ‘mengejar ketertinggalan’, kita ubah dengan ‘menjadi inisiator di depan", pungkasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013

Jakarta (7/6) DPR mendesak pemerintah untuk merealisasikan Undang Undang Penanganan Fakir Miskin dalam kebijakan dan anggaran di 2013. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Rabu(6/6), malam.

Anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini mengatakan, belum melihat adanya keseriusan pemerintah untuk mengimplimentasikan UU No. 13 tersebut. “Sudah hampir satu tahun Undang Undang Fakir Miskin ini disahkan namun Kami belum melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk mengimplementasikannya. Salah satu buktinya, kita lihat dari keberpihakan anggaran pada Kementerian Sosial, yang diajukan Rp 8 triliun tetapi dalam pagu hanya sekitar Rp 5,5 triliun,” katanya.

Menurut Jazuli, dengan anggaran Rp 8 triliun saja, yang digunakan untuk mendanai target program atau bansos, jika dibandingkan total fakir miskin dan PMKS di seluruh Indonesia gap-nya masih sangat besar. Apalagi jika harus meningkatkan jumlah penerima PKH dan KUBE.

“Lalu, bagaimana Kementerian Sosial dapat meningkatkan secara signifikan jumlah RTSM penerima PKH dan program KUBE. Jika anggarannya saja masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban permasalahan PMKS yang harus ditangani dan diberdayakan,” ungkapnya.

Menurut data dari Kemensos tahun 2011, papar Jazuli, idealnya anggaran yang diberikan kepada Kementerian Sosial adalah sesuai indeks 1,8 juta per orang per tahun. Artinya paling tidak dibutuhkan sekitar Rp 18 triliun. Walaupun sebenarnya dengan dana sebesar itu pun hanya 75 persen persoalan sosial yang benar-benar berhasil diatasi.

Jazuli Juwaini yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan itu menegaskan UU Fakir Miskin yang disahkan pada 21 Juli 2011 lalu sudah jelas memberikan mandat kepada Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin.

“Mengapa sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan postur anggaran Kemensos sebagai upaya dan keberpihakan pada fakir miskin dan PMKS? Jangan-jangan tidak ada pemahaman dan kesadaran di pemerintah khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin ini? Ada apa ini?” tanyanya heran.

Jazuli menambahkan, UU ini merupakan inisiatif dari DPR sebagai wakil rakyat dalam rangka implementasi dan manifestasi pasal 34 UUD 1945. “Oleh karena itu, kami akan terus memperjuangkan UU yang telah disahkan ini diimplementasikan dan berpihak pada rakyat. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan segera mengagendakan pertemuan dengan menteri-menteri terkait seperti menteri Keuangan, Bappenas, Mensos, dan Menkokesra untuk mendesak keberpihakan anggaran penanganan fakir miskin berdasarkan UU No.13 tahun 2011 dengan leading sectornya adalah Kemensos,” pungkas Jazuli.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Efek Jera Mafia Pajak

MENCIPTAKAN efek jera pada mafia pajak ternyata tidak mudah dilakukan di negeri ini. Sudah banyak pegawai pajak dihukum akibat menilap duit pajak, namun itu tidak membuat mereka jera.

Tertangkap basahnya Tomy Hendratno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/6), saat menerima uang sogok membuktikan bahwa penangkapan dan penindakan ternyata hanya dianggap angin lalu oleh pegawai pajak yang korup.

Tomy, Kepala Seksi Pelayanan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Selatan tertangkap basah saat menerima uang Rp285 juta dari James Gunarjo, seorang pengusaha di sebuah rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan.

KPK sejauh ini masih mendalami kasus itu, sehingga belum terungkap secara rinci dalam kasus apa Tomy dan James melakukan transaksi ilegal. Namun, keduanya diduga terlibat kepentingan untuk peringanan atau penggelapan pajak.

Kasus Tomy Hendratno menambah panjang daftar pegawai Ditjen Pajak yang terlibat korupsi. Sebelum Tomy ada kasus Gayus Tambunan, Bahasyim, dan Dhana Widyatmika.

Sangat sulit memahami perilaku para pegawai pajak yang korup. Penangkapan dan penindakan terus dilakukan, tetapi itu tidak membuat mereka malu, takut, dan jera dalam mencuri uang rakyat.

Harapan bahwa setelah kasus Dhana Widyatmika, tidak akan ada lagi pegawai pajak yang berani korupsi, ternyata tidak terwujud. Karena, praktik busuk terus berlangsung di antara mereka. Pegawai pajak yang korup seperti Tomy tetap nekad menjalankan praktik penyelewengan.

Dirjen Pajak Fuad Rahmani sendiri mengakui, selain Tomy, ada sejumlah nama lain pegawai pajak yang sedang diincar karena melakukan pelanggaran hukum.

Pernyataan Fuad Rahmani di satu sisi lumayan melegakan. Melegakan karena upaya menindak pegawai pajak nakal datang dari Ditjen Pajak sendiri. Penangkapan Tomy sendiri tak terlepas dari kerjasama KPK dan Ditjen Pajak.

Namun, di sisi lain, kita khawatir, meski orang-orang seperti Bahasyim, Gayus, Dhana, dan Tomy sudah tertangkap, tidak berarti mental korup di kalangan pegawai pajak itu hilang.

Karena itu, kasus Tomy Hendratno harus menjadi pelajaran sangat serius bagi aparat penegak hukum. Evaluasi tentang mengapa efek jera tidak terjadi setelah hukuman demi hukuman dijatuhkan kepada para penilap pajak harus dilakukan.

Salah satu penyebabnya ialah ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor. Koruptor tidak pernah berhenti mencuri uang rakyat, karena hukuman yang diberikan kepada mereka tidak menakutkan. Sebaliknya, mereka justru dimanjakan.

Dalam kasus Gayus, misalnya, terungkap betapa ia bisa bebas bepergian saat masih berstatus tahanan. Ia bahkan bisa menonton pertandingan tenis dan keluar masuk tahanan berpuluh kali.

Berbagai vonis pengadilan kasus korupsi pun memperlihatkan jarang koruptor dihukum dengan vonis penjara di atas lima tahun. Hukum memang masih berpihak kepada mereka yang memiliki uang.

Karena itu, sudah saatnya memutus lingkaran mafia pajak. Caranya ialah dengan menghukum seberat-beratnya pegawai pajak yang terbukti menilap duit rakyat.

http://www.metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/06/08/12845/121/Efek-Jera-Mafia-Pajak-

Tepi Barat: Otoritas Palestina meminta dunia internasional menghentikan penjajahan dengan modus pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di tanah Palestina.

Metrotvnews.com,

Israel seperti tidak menghiraukan kecaman internasional terhadap penjajahan dan pengambilan tanah warga Palestina tersebut. Saat ini Israel sudah membangun 851 pemukiman baru di Tepi Barat, yang notabene wilayah Palestina.

Langkah itu diambil sehari setelah parlemen Israel menolak rancangan undang-undang yang melegalkan semua pembangunan apartemen di tanah milik warga Palestina.

Pemerintahan Netanyahu mengumumkan akan membangun 551 perumahan di berbagai wilayah jajahan di Tepi Barat. Sebelumnya Netanyahu mengatakan akan membangun 300 apartemen di lokasi lainnya.

Tentu saja pengumuman itu menimbulkan kecaman keras dari Palestina. Untuk itu Palestina meminta dunia internasional beraksi dan menghentikan semua perluasan penjajahan yang berlangsung.

Sementara sebuah lembaga swadaya masyarakat Israel Peace Now mengatakan, keputusan pemerintah Israel itu merupakan hukuman terhadap warga Israel.(RZY)

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/06/07/152611/Palestina-Meminta-Dunia-Internasional-Hentikan-Penjajahan-Israel/7

Israel Dituntut Membebaskan Seluruh Tahanan Palestina

Thursday, 07 June 2012 09:19

Jerusalem - Israel harus membebaskan semua warga Palestina yang ditahan tanpa diadili berdasarkan apa yang disebutnya peraturan "penahanan administratif" atau mereka diadili secara jujur. Tuntutan tersebut tertuang dalam Amnesty International, yang diumumkan Rabu (6/6/2012).

"Bebaskan semua tahanan administratif, kecuali mereka segera diadili dengan pengadilan yang adil sesuai standar internasional," kata kelompok hak asasi manusia dalam satu laporan baru. "Hentikan praktek penahanan administratif," tambahnya.

Penahanan administratif diberlakukan berdasarkan mandat Inggris pra tahun 1948, dimana pengadilan-pengadilan militer dapat menahan tanpa pengadilan untuk masa waktu sampai enam bulan, yang dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan.

Para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel mengakhiri mogok makan pada 14 Mei 2012, setelah Israel berjanji membebaskan mereka yang ditahan tanpa diadili pada akhir masa penahanan mereka sekarang, kecuali ada bukti baru muncul terhadap mereka.

Namun menteri urusan tahanan Palestina, Issa Qaraqaa, pada Ahad lalu mengatakan bahwa Israel tidak akan memegang janjinya. "Israel mulai melanggar kesepakatan yang ditandatangani dengan para tahanan, dan dalam 10 hari setelah mengumumkan penghentian mogok makan, Israel memperpanjang kembali penahanan sekitar 30 tahanan," kata Qaraqaa.

Salah seorang tahanan, Thaer Halahla, yang puasa selama 76 hari dalam protes itu, dibebaskan Selasa petang, seperti dilaporkan kantor berita AFP. Para anggota keluarga di kota Tepi Barat Al Khalil (Hebron) mengatakan bahwa Halahla, yang termasuk narapidana Bilal Diab, mencapai rekor bagi mogok makan Palestina, dibebaskan setelah ditahan tanpa diadili sejak Juni 2010.

Dalam laporannya,"Starved of Justice: Palestinians detain without trial by Israel" Amnesty mengatakan bahwa pada akhir April setidaknya 308 warga Palestina dikenakan penahanan administratif.

"Di antara mereka 24 orang adalah anggota Dewan Legistlatif Palestina (PLC) termasuk ketuanya Aziz Dweik, para pembela hak asasi manusia seperti Walid Hanatsheh dan setidaknya empat wartawan, selain mahasiswa-mahasiswa dan staf akademik perguruan tinggi," ungkap dokumen Amnesty tersebut.

Di antara rekomendasi Amnesty, Israel harus menghentikan pemindahan paksa para warga Palestina dari Tepi Barat ke Jalur Gaza dan pihak berwenang melindungi semua mereka yang berada dalam tahanan Israel dari semua bentuk penyiksaan dan perlakukan buruk lainnya. (HP, Ant)

http://www.gatra.com/internasional/timur-tengah/13740-israel-dituntut-membebaskan-seluruh-tahanan-palestina

PKS Usulkan TKI Luar Negeri Bebas Biaya Asuransi & Paspor

Jakarta (29/5) - Fraksi PKS menyampaikan perlunya Negara memberikan asuransi gratis bagi calon pekerja yang kurang mampu. Hal ini karena pekerja yang kurang mampu tersebut mayoritas memiliki penghasilan yang rendah, sehingga akan memberatkan apabila harus membayar premi asuransi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Indra SH saat membacakan pandangan Fraksi PKS terkait pengesahan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, di Ruang Baleg DPR RI, Selasa (29/5).

Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan perubahan redaksi Pasal 53 dalam RUU tersebut, dengan menghilangkan kewajiban bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk menanggung biaya Asuransi/Jaminan Sosial. “Dibalik tingginya biaya untuk menjadi TKI calon pekerja, mereka menjual harta benda, tanah, ternak dan bahkan berhutang,” ujar Indra.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan khusus untuk pekerja sektor domestik, Negara harus menanggung biaya pembuatan paspor dengan memperhatikan peraturan tentang keimigrasian yang berlaku. Dalam surat Keputusan Ditjen Imigrasi pada Departemen Hukum dan HAM nomor IMI2.UM.01.01.1-18 tertanggal 11 Januari 2010 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah gratis dapat memperoleh paspor 24 halaman secara gratis. Apabila pekerja menginginkan paspor 48 halaman maka biaya yang timbul ditanggung pekerja sendiri.

Terakhir, Fraksi PKS memandang bahwa proses kepulangan pekerja luar negeri ke daerah asal perlu mendapat pengawasan ketat oleh pemerintah. Hal tersebut khususnya bagi pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik dan/atau yang berpengetahuan minim, sering “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Namun demikian, pekerja tersebut tetap diberi kebebasan untuk memilih sendiri cara pulang menuju daerah asalnya,” kata Indra.

Pandangan Fraksi PKS ini, menurut Indra, disampaikan dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia tersebut, maka negara wajib menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negaranya baik di dalam maupun di luar negeri tanpa diskriminasi. “Sebagai pahlawan devisa Negara, maka calon pekerja atau pekerja Indonesia diluar negeri perlu mendapat perlindungan yang optimal dan mendasar, sehingga pembaharuan RUU dengan konsep yang mutakhir sangatlah penting,”

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Berhutang Selesaikan Masalah Pangan & Korupsi

Jakarta, (28/5) – Korupsi yang sudah merata dari pusat sampai daerah dan berlangsung sistematis hingga kini masih belangsung menjadi salah satu sebab negara ini belum dapat bangkit dari keterpurukan moral dan ekonomi. Ditambah lagi persoalan pangan yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dari sisi keberpihakan maupun manajemen pengelolaannya membuat semakin labilnya kondisi negara ini.

Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur hasanuddin mengingatkan kembali apa yang dikatakan pendiri negara ini, Bung Karno, bahwa pangan adalah soal hidup mati. Namun pada kenyataannya, negara Indonesia yang telah merdeka ini Kapitalisnya merajalela yang memanjakan korupsi dari pemerintahan pusat hingga daerah. Keadaan ini menjauhkan rakyat Indonesia dari sejahtera, dimana penduduknya selalu bermasalah dengan kecukupan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian disampaikan Ma'mur di Jakarta, Senin (28/5).

5.500 Data laporan kasus Korupsi yang disampaikan ke KPK dalam tempo hanya satu tahun merupakan gambaran begitu rusaknya pengelolaan negara ini. Pangan Indonesia 60% Impor juga memperjelas pekerjaan rumah bangsa ini belum diselesaikan.

“Pangan dan Korupsi, merupakan hutang besar bangsa kita untuk segera diselesaikan”, kata Ma'mur Hasanuddin.

Kepemimpinan SBY yang hampir 2 periode masih ada waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Meskipun terlihat sangat sulit, namun perlu ada kemauan keras untuk mewujudkannya. Lembaga negara baru yang terbentuk seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan ketua MK sendiri bahwa sudah berbagai cara dan teori diterapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini, namun hingga saat ini, korupsi semakin merajalela.

“Saatnya presiden kita sekarang memperbaiki citranya untuk memberantas sistemisasi korupsi. Pikirkan bangsa ini jangka panjang, jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat saja. Presiden adalah milik seluruh bangsa Indonesia”, cetus Ma'mur.

Dari sisi masyarakat, secara gamblang terlihat mulai dari pemberitaan maupun respon masyarakat, sangat minim perhatian pada persoalan pangan dan pertanian. Lebih populer mengurusi konser musik dari pada menyelesaikan persoalan pangan. Belum pernah terlihat di media-media televisi yang menayangkan berjam-jam penyelesaian persoalan pangan.

“Sangat kompleks persoalan negara kita pada penyelesaian pangan dan pertanian karena moral yang terbentuk bukan mengarah pada patriotisme mewujudkan kedaulatan pangan”, ucap Ma'mur.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Harus Serius Wujudkan Mobil Nasional

Jakarta (28/5). Pemerintah diharapkan serius melindungi dan membuat regulasi khusus untuk mobil nasional (mobnas) produk anak bangsa sendiri. Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam energi. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (28/5) menanggapi janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono saat Rakor mengenai mobil listrik dan hybrid di Yogyakarta Jum’at yang lalu, 25 Mei 2012.

“Pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan poliitik ekonomi Internasional karena akan ada negara yang merasa terganggu dengan road map mobil nasional ini.” Lanjut Mardani yang berasal dari Daerah Pemilihan Jabar VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.

Menurut Mardani, Pemerintah harus merubah pendekatannya dari bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini. Mardani berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang. “Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya,” kata Mardani.

Saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia. “Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional, ” imbuh Ketua DPP PKS ini.

“Kita yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini” Demikian tutup Mardani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Luthfi Hasan Ishaaq: Aktivis Islam Harus Membuka Diri

Instanbul — Para aktivis Islam perlu membuka diri, serta membangun relasi dan kerja sama yang produktif dan berkesinambungan dengan beragam kelompok masyarakat. Karena membangun negara, mengelola pemerintahan, terlebih menata kehidupan dunia, tidak mungkin hanya dilakukan oleh para aktivis Islam saja. Ini adalah misi bersama yang hanya bisa dicapai jika melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat.

“Karena perjuangan untuk itu, termasuk di dalamnya unsur kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan seluruh unsur yang dibutuhkan adalah misi bersama." Demikian paparan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam pidatonya pada Konferensi Internasional bertema Islamic Unity and New World, yang diselenggarakan oleh ESAM (Ekonomik ve Sosyal Arastimalar Merkezi) ke-21, Minggu (27/5) di Istanbul, Turki. ESAM adalah sebuah lembaga kajian sosial dan ekonomi di Turki.

Pada konferensi yang dihadiri oleh utusan lebih dari 50 negara itu Luthfi menyatakan, sinyal kebangkitan dunia Islam semakin jelas terlihat dalam dua dekade terakhir. Kebangkitan dunia Islam ini, lanjut Luthfi, harus diiringi dengan kesiapan para aktivis Islam untuk berdialog dan bekerjasama dengan berbagai unsur, baik di level nasional maupun internasional guna mencapai misi bersama. Yakni menciptakan tatanan dunia atau membangun peradaban dunia yang lebih berkeadilan.

Lebih lanjut Luthfi menyatakan, semua negara sangat membutuhkan pengalaman negara lain di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu dunia Islam perlu membangun kerjasama, baik sesama negara Islam maupun dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.

Luthfi juga menyatakan, dunia Islam tak pernah kekurangan pakar di berbagai bidang. Dan kepakaran itu akan terejawantahkan dan tersalur ketika pintu-pintu kerjasama dan keterlibatan mereka dibuka. Sehingga mereka secara bersama-sama dapat berkontribusi membangun peradaban dunia masa depan.

http://www.pks.or.id/content/luthfi-hasan-ishaaq-aktivis-islam-harus-membuka-diri

Tuntang, Minggu 1 April 2012

          Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Tuntang mengadakan kegiatan Bakti Sosial (baksos) berupa pembagian sembako gratis kepada puluhan warga Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya PKS Kec. Tuntang meringankan beban warga miskin di desa tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok seiring pembahasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini. PKS Kec. Tuntang perlu melakukan kegiatan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

          Ketua DPC PKS Tuntang, Agus Hamzah mengatakan; “PKS berupaya peduli dengan nasib rakyat yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial semacam ini yang kami lakukan. Kami berharap bisa membantu rakyat miskin di desa Sraten ini”. Hadir Ketua Cabang Dakwah 2 PKS, Gatot Widodo, Kepala Desa Sraten, Rahmat, Ketua DPD PKS Kab. Semarang Joko Widodo dan aleg Provinsi, Arif Awaludin, S.H, M.Hum

          Bersama para pengurus PKS Tuntang dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) desa Sraten, puluhan warga miskin yang telah dibagikan kupon sembako gratis beberapa hari yang lalu berduyun-duyun mulai mendatangi balai desa Sraten. Warga miskin merasa terbantu, dan mereka berharap agar PKS dapat mengupayakan agar harga-harga tidak mahal, sehingga masyarakat mampu membelinya.

PKS Pilih Kuota Murni Demi Persatuan Umat Islam

POLITIK - PARPOL

Jum'at, 13 April 2012 , 20:02:00

PKS Pilih Kuota Murni Demi Persatuan Umat Islam

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa keputusan fraksinya memilih metode penghitungan suara kuota murni saat sidang paripurna DPR, Kamis (12/4), semata-mata bukan demi kepentingan politis. PKS memilih metode kuota murni demi untuk menjaga kebersamaan dengan partai-partai Islam.

"Sebelum forum lobi, PKS cenderung memilih metode penghitungan suara webster. Saat lobi terakhir para pimpinan fraksi, teman-teman dari partai Islam dan nasionalis Hanura serta Gerinda meminta agar PKS menjaga kebersamaan dengan memilih metode kuota murni. Setelah dipertimbangkan dengan matang akhirnya rapat internal PKS memutuskan setuju dengan pilihan teman-teman,” kata Al Muzzammil Yusuf, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (13/4).

Menurut Muzzammil, PKS ingin semua partai Islam eksis dan turut andil dalam pengambilan kebijakan baik di DPR maupun di DPRD provinsi, maupun kabupaten dan kota. Karenanya dengan metode kuota murni ini, lanjut Muzzammil, maka pada Pemilu 2014 nanti partai-partai kecil memiliki peluang mendapatkan kursi di parlemen berdasarkan hasil sisa suara sah di daerah pemilihan.

Sebelumnya Fraksi PKS dalam lobi mengusulkan perubahan pada Pasal 209, dengan klausul yang berbunyi: “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, disertakan dalam proses penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota, dalam hal partai tersebut memenuhi ambang batas suara sah di provinsi 4 persen dan atau di Kabupaten/Kota 5 persen di provinsi dan kabupaten/kota terkait”.

"Tapi karena setelah divoting kalah, maka penambahan pasal 209 ini tidak jadi masuk dalam UU Pemilu. Yang penting kami sudah perjuangkan aspirasi dari teman-teman,” tegasnya. (fas/jpnn)

http://www.jpnn.com/read/2012/04/13/124135/PKS-Pilih-Kuota-Murni-Demi-Persatuan-Umat-Islam-

PKS: Hapuskan Pungutan Ujian Nasional

Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, menilai anggaran Ujian Nasional (UN) 2012 yang mencapai Rp 600 Milyar cukup bagi sekolah untuk melaksanakan UN tanpa harus memungut biaya tambahan dari siswa. Angka tersebut pun lebih besar Rp 50 Milyar dari anggaran UN tahun lalu. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin di Jakarta, Kamis (12/4).

Legislator DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa dalam rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah disepakati untuk anggaran UN tahun ini siswa SD hingga SMA/sederajat akan dibiayai sekitar Rp. 50.000 lebih per siswanya

Namun kenyataan di lapangan masih ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya pungutan tambahan biaya ujian yang harus dibayarkan oleh siswa ke sekolah.

Padahal disamping anggaran tersebut, sekolah juga sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah yang salah satu komponen biayanya adalah dialokasikan untuk biaya ujian siswa. Dan ditambah lagi pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan UN tersebut”, ujarnya.

Menurut Zainuddin, jangan sampai masalah pungutan tambahan ini dapat mempengaruhi hasil ujian siswa. Dia menyayangkan adanya indikasi beberapa siswa yang diancam tidak dapat mengikuti ujian bila tidak mampu membayar biaya UN tambahan yang dipungut oleh sekolah.

“Siswa seharusnya tidak usah tertekan dalam menghadapi ujian nanti dan mereka harusnya lebih fokus pada materi ujian yang akan dihadapi. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah cukup besar, tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya UN. Beban masyarakat kita sudah cukup berat jangan lagi dibebani dengan tambahan pungutan dengan dalih apapun, kasihan siswa kita”, lanjutnya.

Oleh karena itu politisi PKS ini mendesak kemendikbud untuk menertibkan pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan UN tahun ini. “Pemerintah harus memberi sanksi yang tegas jika terbukti masih ada sekolah yang memungut biaya UN diluar ketentuan yang ada”, tegasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Anggaran Infrastruktur Kesehatan Jangan Bocor di Jalan

Senayan (11/04) – Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI Selasa (10/04) meminta agar jangan sampai tambahan anggaran infrastruktur kesehatan bocor di tengah jalan jelang diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJNS) pada tahun 2014. Sebelumnya Kemenkes meminta tambahan anggaran sekitar 4 triliun yang telah di setujui DPR dalam APBN-P TA 2012, Jumat (30/03) lalu.

“Saya menantang agar Kemenkes jangan hanya bernyali meminta tambahan anggaran sebesar 4 triliun tersebut tapi lebih lanjut Kemenkes harus membuat perencanaan kerja sematang mungkin, dan menjamin realisasinya di lapangan agar anggaran infrastruktur kesehatan jangan sampai bocor di jalan,” Kata Herlini yang merupakan legislator asal dapil Kepuluan Riau ini.

Pada awalnya Kemenkes hanya mengajukan tambahan anggaran sebesar 705,7 miliar, lantas direvisi menjadi sekitar 4 triliun, akhirnya di sepakati oleh Komisi IX DPR RI tambahan anggaran Kemenkes dalam APBN-P TA 2012 sebesar 3,203 triliun.

Catatan Herlini terhadap pengajuan APBN-P Kemenkes TA 2012 adalah selama ini Kemenkes belum maksimal merencanakan tambahan anggaran berbasis riset atau data kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terkini. “Jangan sampai di tahun 2012 ini ada daerah yang merasa “dianaktirikan”, karena tidak kebagian jatah perbaikan infrastruktur kesehatan untuk daerahnya padahal daerah tersebut membutuhkan juga perbaikan infrastruktur kesehatan,” ujarnya.

Anggota DPR asal Partai Keadilan Sejahteara ini melanjutkan “Misalnya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi yang ditetapkan Kemenkes untuk daerah-daerah kategori DTPK dalam hal jatah pengadaan tempat tidur, perbaikan fisik puskesmas, perbaikan rumdis nakes, pengadaan kendaraan rumah sakit bergerak, pendirian rumah sakit pratama, dan lain-lain. Alasan klasiknya, mungkin karena Kemenkes tidak memiliki data perbaikan dan kebutuhan fasyankes nasional yang akurat dan up to date,” tegasnya.

Herlini mengingatkan bahwa tambahan anggaran sebesar itu jangan sampai bocor di tengah jalan, mengingat berkali-kali laporan penggunaan anggaran Kemenkes dinyatakan disclaimer oleh BPK. Bahkan pekan lalu Menkes sendiri terseret-seret kasus dugaan korupsi pengadaan alkes penanganan flu burung dari APBN-P TA 2007. “Semoga kita bisa belajar dari kesalahan yang lalu,” pungkasnya.

Salah satu yang menjadi fokus penambahan anggaran tersebut adalah melakukan penggandaan tempat tidur di fasilitas kesehatan sebagai penunjang BPJS 1 secara massif karena kebutuhan akan penyediaan tempat tidur di rumah sakit juga masih menjadi pokok persoalan. Kemenkes mencatat, saat ini baru tersedia 114 ribu tempat tidur, padahal kebutuhan akan tempat tidur sebanyak 237 ribu. Jadi masih diperlukan tambahan 123 ribu tempat tidur. Lebih lanjut Wamenkes mengatakan, pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang akan dialokasikan untuk peningkatkan infrastruktur fasilitas layanan kesehatan, besarnya di atas Rp 700 miliar atau mungkin bisa sampai Rp 3 triliun.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Proporsional Tertutup Mendorong Kaderisasi Politik yang Sehat

Jakarta (12/4) Fraksi PKS menyampaikan Minderheit Nota (nota keberatan) dalam Rapat Paripurna DPR membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, Kamis (12/4). Catatan ini disampaikan sebagai respon atas pilihan mayoritas anggota DPR yang menghendaki sistem pemiihan umum proporsional terbuka, dimana Fraksi PKS tetap menghendaki sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam catatan yang dibacakan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Al Muzzammil Yusuf, FPKS tetap pada pendiriannya untuk mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Muzzammil, sistem ini sistem ini mendorong proses kaderisasi yang sehat dalam partai politk. “Sehingga hanya kader-kader terbaik partai politik yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai yang akan masuk dalam lembaga legislatif baik di pusat dan di daerah,” tegas Muzzammil.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, sistem ini memungkinkan biaya pemilu yang lebih murah bagi negara, partai politik, dan calon anggota legislatif. Pemilih hanya mencoblos gambar partai politik di kertas suara, sedangkan gambar calon legislatif dapat ditempelken di bilik TPS. “Sistem pemilihan umum ini memungkinkan kertas suara kecil yang berdampak pada biaya pemilihan umum yang lebih murah sehingga dapat menghemat pengeluaran APBN,” terangnya.

Sistem ini, lanjut Muzzammil, juga menutup kelemahan dari sistem proporsional terbuka, diantaranya: “Pertama, hilangnya rasa kebersamaan dan kerjasama diantara para calon legislatif dalam satu partai politik. Kedua, lahirnya konflik internal kader partai. Ketiga, Tindak pidana korupsi semakin tinggi pasca pemilu karena calon peserta pemilu harus mengembalikan dana kampanye yang besar,” tegasnya.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

PKS Dukung RUU Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

Jakarta – Kemarin dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dan Pemerintah dalam hal ini di wakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah menyetujui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dan melanjutkan pembahasan RUU menjadi UU.

“FPKS mendukung pembahasn RUU konvensi Pekerja Migran dengan catatan menuntut Pemerintah untuk menyiapkan aparat dan fasilitas pelayanan TKI agar selaras dengan konvensi ini bila diketuk palu pada sidang paripurna nantinya,” kata Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, Selasa (10/04).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini juga menuntut pemerintah untuk segera memulai mengharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. “Karena biasanya pemerintah lama membuat perangkat turunannya,” imbuhnya.

Dampak dari Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran ini sangat penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di komunitas internasional. “Sehingga penyelesaian kasus yang menyangkut pekerja migran Indonesia di luar negeri berpotensi mendapat kemudahan dengan Indonesia telah merativikasi UU ini,” ujarnya.

Selama ini tak jarang negara tujuan pekerja migran sering menjadikan alasan karena Indonesia belum meratifikasi konvensi itu maka negara yang bersangkutan tak wajib melindungi pekerja migran Indonesia. “Atas dasar itu Indonesia harus memiliki posisi tawar yang baik sehingga dapat memiliki alasan untuk mendorong negara tujuan pekerja migran untuk melindungi hak pekerja migran Indonesia,” desaknya.

Selama tahun 2010 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat ada sebanyak 4.532 kasus kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Kasus tersebut meliputi penganiayaan, pelecehan seksual, pelanggaran masa kontrak kerja, gaji tidak dibayar, hingga TKI yang terancam hukuman mati. “Semoga dengan telah di Ratifikasinya Konvensi Pekerja Migran oleh Pemerintah Indonesia kedepannya dapat memberi perlindungan yang komprehensif terutama bagi pekerja di sektor informal sehingga kasus – kasus tersebut kedepannya dapat berkurang,” pungkas anggota DPR asal Kepuluan Riau ini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

DPR Apresiasi Kebijakan KPI Soal Pedoman Perilaku Penyiaran

Jakarta (10/4) Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI, Al Muzzammil Yusuf mengapresiasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengeluarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012 yang mengikat bagi semua industri penyiaran. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan mengatur persaingan industri penyiaran yang sehat.

“Kami di DPR mengapresiasi P3SPS sebagai bentuk tanggungjawab KPI terhadap aspirasi dari masyarakat yang menghendaki konten penyiaran yang sehat dan bertanggungjawab.” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS ini di Gedung DPR RI, Jakarta Selasa (10/4).

Muzzammil mengkhawatirkan TV dan radio saat ini sudah menjadi “teman” sekaligus “guru” bagi masyarakat padahal isi siaran mereka semakin bebas tanpa batas. “Banyak konten siaran TV dan radio yang tidak memberikan rasa keadilan bagi semua dan tidak layak ditonton anak-anak karena mengandung unsur kekerasan, seksualitas, dan bertentangan dengan norma sosial dan agama”. Katanya.

Menangggapi penolakan ATVSI terhadap P3SPS, dalam pandangan Muzzammil, demokrasi mensyaratkan adanya check and balances antar pilar demokrasi, termasuk media dalam hal ini industri penyiaran harus bisa dikontrol oleh KPI sebagai representasi publik.

“Jadi pelaku industri penyiaran harus menghormati chek and balances yang merupakan keniscayaan demokrasi. Jika tidak dihormati sistem kontrol tersebut maka industri penyiaran bisa menjadi diktator demokrasi, sesuatu yang sangat dikiritik oleh media jika terjadi di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.” Papar politisi PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.

Industri penyiaran, kata Muzzammil, harus taati dan hormati P3SPS yang secara resmi dikeluarkan KPI yang mengikat untuk semua industri penyiaran. “Bahwa mereka punya kritik dan masukan silahkan disampaikan dan didialogkan kepada KPI sebagai bahan pertimbangan. Bukan melabrak dan melecehkan aturan. Negara bisa anarkis jika semua kita bersikap seperti itu" Paparnya.

Untuk itu, Muzzammil sangat mendukung KPI yang telah membuat pedoman penyiaran dan menegakkannya untuk kepentingan publik. “Saya harap aturan itu tegas dan memberikan efek jera. KPI jangan takut untuk memberi sanksi kepada industri penyiaran yang melanggar”. Ujarnya

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar masyarakat menjadi penonton yang cerdas dan berperan aktif menyampaikan pengaduan isi siaran TV dan radio yang tidak mendidik kepada KPI. “Masyarakat bisa mengadukan penyimpangan isi penyiaran ke Call Center KPI 021 6340 626 atau SMS ke 0812 130 70000” Seru Muzzammil.

Jika semua pihak terlibat untuk melahirkan isi siaran yang berkualitas,sehat, dan mendidik, kata Muzzammil, bangsa Indonesia akan segera menjadi bangsa yang maju dan berperadaban. “Untuk itu Fraksi PKS akan memperjuangkan RUU Penyiaran yang sedang dibahas di Komisi I memberikan pelanggaran yang lebih tegas kepada industri penyiaran yang menayangkan isi siaran yang berdampak buruk kepada masyarakat.” Papar Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

http://www.pks.or.id/content/dpr-apresiasi-kebijakan-kpi-soal-pedoman-perilaku-penyiaran

Lebih Penting Pikirkan Nasib Rakyat Kalau BBM Jadi Naik

Jakarta (3/4) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pemberitaan media dan opini publik yang lebih banyak menyorot konflik politik (seperti nasib PKS dalam koalisi) dikhawatirkan akan menghilangkan esensi atau mereduksi makna penolakan penaikan harga BBM oleh rakyat.

“Janganlah isu penolakan penaikan harga BBM yang menjadi isu publik berubah arah menjadi isu elitis soal polemik dan konflik politik diantara partai-partai khususnya yang tergabung dalam koalisi,” demikian saran Jazuli Juwaini, yang juga menjabat Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.

Menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, Paripurna DPR telah usai. Sikap fraksi-fraksi juga sudah jelas. Keputusan telah diambil, meskipun keputusan DPR RI tersebut masih akan diuji materi baik secara formil maupun materiil. Bagi PKS yang terpenting adalah bagaimana nasib rakyat seteleh keputusan Paripurna tersebut.

“Sikap kami jelas. Kami dengar suara rakyat, tolak kenaikan harga BBM. Sebagai konsekuensi kami berbeda dengan pendapat mayoritas fraksi koalisi, silakan Pak SBY evaluasi PKS. Kami siap apapun keputusannya karena prerogatif ada di tangan Presiden SBY. Demikian saja, titik, tidak usah diperdebatkan,” tegas Jazuli Juwaini.

“Selebihnya kami tidak tertarik bicara nasib kami di koalisi. Lebih penting bagi kami untuk membicarakan nasib rakyat pasca paripurna yang menyetujui penaikan harga BBM dengan syarat sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat 6A UU APBN 2012,” lanjut Anggota Komisi VIII ini.

Terkait posisi PKS pasca Paripurna DPR RI, Jazuli menjelaskan, “Nyatanya, kami saat ini masih bersama koalisi di pemerintahan – sebelum ada keputusan lain dari Pak SBY (mengeluarkan PKS). Maka kami akan tetap memberikan masukan kepada pemerintah/presiden agar BBM bersubsidi tidak dinaikkan, betapapun pemerintah diberikan peluang oleh UU APBN Pasal 7 ayat 6A tersebut,” ungkap Jazuli.

PKS akan tetap mendesak dan mendorong pemerintah untuk melakukan gerakan penghematan (efisiensi) nasional yang masif dan efektif pada pos-pos anggaran di semua kementerian/lembaga. PKS juga akan mendesak pemerintah untuk secara bertahap melakukan penghematan penggunaan energi fosil ini serta melakukan alih energi dari minyak ke energi alternatif supaya kita tidak salalu kerepotan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.

“Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya. Inilah pendapat dan pendirian kami,” pungkas Jazuli Juwaini.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

http://www.pks.or.id/content/lebih-penting-pikirkan-nasib-rakyat-kalau-bbm-jadi-naik

Pemkab Sediakan Pelayanan E-KTP Keliling

UNGARAN- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Semarang menyediakan pelayanan E-KTP mobile kepada warga Kabupaten Semarang yang diketahui berada di wilayah terisolasidan berkebutuhan khusus.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program E-KTP yang serentak digelar di 19 kecamatan per 1 April 2012.

’’Kami akan ‘menjemput bola’ dengan menerjunkan pelayanan E-KTP mobile. Dengan sarana dan dukungan petugas di lapangan proses input data diharapkan pelayanan akan berjalan maksimal seperti waktu yang telah ditentukan yakni 168 hari pelaksanaan,’’ jelas Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang, Puguh Widjojo, Minggu (1/4).

Berdasarkan data Dispendukcapil, ada beberapa dusun yang minim sarana angkutan, diantaranya Borangan, Kedung Glatik, Sapen yang masuk wilayah Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sedangkan jumlah warga wajib KTP di Kabupaten Semarang per 31 Desember 2011 mencapai 819.596 orang dari total penduduk 1.052.194 orang.

Berkebutuhan Khusus

Dijelaskan, pelayanan E-KTP mobile tersebut telah dirakit di dalam satu unit mobil. Di dalam mobil tersebut telah tersedia perangkat seperti kamera, alat perekam sidik jari, perekam retina, alat perekam tanda tangan warga, dan genset pembangkit listrik.

’’Pelayanan E-KTP mobile juga akan melayani warga yang berumur tua serta penderita cacat, hanya saja kami berharap ada peran keluarga yang mengantarkan ke mobil unit yang datang sesuai jadwal yang ditentukan,’’ jelasnya.

Ditambahkan, khusus untuk pelayanan E-KTP di lembaga pemasyarakatan (LP) Ambarawa, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak LP untuk menyediakan waktu tersendiri guna perekaman data narapidana.

’’Pihak LP sudah menyanggupi tawaran kami untuk menyediakan waktu khusus kepada warga binaan yang diketahui wajib KTP,’’ tuturnya. (H86-72) (/)

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/04/02/181966/Pemkab-Sediakan-Pelayanan-E-KTP-Keliling

PKS Perkuat Hubungan Dengan Partai-Partai Islam Mancanegara

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus memperkuat hubungan kerjasama dengan partai-partai Islam dari sejumlah negara. Dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2012 di Medan, PKS menmgundang sejumlah perwakilan partai-partai Islam dari sejumlah negara antara lain Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Partai Keadilan Maladewa, Jamiat Khoir, Pakistan, Jamiat Khoir Srilanka, dan juga perwakilan komunitas Muslim Inggris.

Menurut Wakil Ketua DPP PKS Bidang Hubungan Luar Negeri, Taufiq Ramli Wijaya kedatangan mereka dimaksudkan untuk saling belajar perkembangan demokrasi di masing-masing negara serta memperkuat hubungan kerjasama di berbagai sektor. Sektor yang menjadi prioritas adalah kerjasama di sektor pendidikan dan ekonomi dalam upaya partisipasi mengentaskan kemiskinan di negara-negara masing.

Sementara itu menurut Wakil Presiden of Partai Adalaath Maladewa, Mauroof Hussain menyambut baik undangan PKS dan pihaknya bersemangat belajar dari PKS mengembangkan SDM dan infrastruktur partai. Mauroof juga mengaku ingin mempelajari pengalaman PKS dalam menjalani demokrasi di Parlemen.

"Saat ini kami belum berhasil menempatkan kader kami di Parlemen. Untuk itu kami perlu belajar banyak dari PKS," ujar Mauroof.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Jamiat Islami, Pakistan, Sahid Warsi menuturkan, bahwa partai berawal dari gerakkan amal islami seperti halnya PKS. Jamiat Islami, tumbuh dari bawah dan banyak mengadvokasi pelayanan publik dan juga pendidikan yang berkualitas. Kami banyak belajar dari Indonesia bagaimana membangun gerakkan sosial pendidikan untuk membantu masyarakat. Lebih lanjut Warsi mengatakan, saat ini sayap pendidikan, 150 ribu guru di Pakistan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Mereka juga mencetak 500 ribu eksemplar buku bekerjasama dengan China untuk dibagikan gratis kepada pelajar di Pakistan.

Dalam waktu dekat, mereka akan membuka kantor di Jakarta. Dan PKS menyambut baik tawaran Jamiat Islami untuk bekerjasama membentuk lembaga pengujian internasional untuk standardisasi kualitas sarjana muslim di kedua negara maupun negara-negara lain.

Selain dengan partai islam, PKS juga meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya di dalam maupun luar negeri. Salah satunya dengan komunitas dan politisi Muslim Inggris. Hal itu ditandai dengan kehadiran mantan ketua asosiasi muslim Inggris, Ahmad Amir Ali. “Usia PKS masih relatif muda. Karena itu kita perlu belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan berbagai pihak dalam melayani masyarakat,” kata Taufik.

Dalam waktu, PKS akan menggelar workshop pengembangan bisnis bekerjasama dengan komunitas muslim Inggris di London. Sejumlah pengusaha muslim asal Indonesia sudah menyatakan niatnya ikut serta dalam kegiatan tersebut, pungkas Taufik.

http://www.pks.or.id/content/pks-perkuat-hubungan-dengan-partai-partai-islam-mancanegara

Mukernas PKS 2012 Bahas Isu Nasional di Medan

25 Mar 2012

Medan - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dijadwalkan berlangsung 26-30 Maret 2012 akan membahas isu-isu nasional yang tengah berkembang saat ini, termasuk mengenai kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM mulai April 2012. Selain itu, dalam rangkaian di luar sidang-sidang (nonformal) akan diisi dengan berbagai perlombaan, kegiatan sosial dan pertunjukan band serta hiburan lainnya.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Mukernas PKS 2012 Heriansyah, dalam konfrensi persnya, di Tiara Convention Hall Medan, Kamis (22/3). Turut mendampingi Heriansyah, Wakil Ketua Organizing Committee Mukernas PKS 2012 yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri dan Ketua Panitia Bidang Program yang juga Sekretaris Umum DPW PKS Sumut Satria Yuda Wibowo.

"Ada dua bagian acara yang akan diselenggarakan dalam Mukernas PKS 2012 ini, yakni sidang-sidang yang akan berlangsung di Hotel Santika dan agenda di luar sidang berupa perlombaan dan sejumah hiburan termasuk berbalas pantun yang dipusatkan di Lapangan Benteng Medan," kata Heriansyah yang juga Wakil Ketua DPW PKS Sumut.

Untuk agenda di luar sidang, katanya, meliputi perlombaan PKS Idol, orasi politik, festival band religi, dan sejumlah perlombaan anak-anak tingkat TK dan SD. Sementara itu ada juga kegiatan bazar, servis betor gratis (20-25 Maret), donor darah (25 Maret), pengobatan gratis (27-28 Maret), bersih Sungai Deli (25 Maret), Jalan Sehat dan Senam Nusantara (25 Maret). Kemudian ada penampialn sejumlah band dan grup lawak antara lain Gigi Band, Ebit Beat A, Justice Voice, Izzatul Islam, Shoutul Harokah, Maidany, Orkes El Surayya, Lawak Jamal CS, One Voice & Friends. Theater Alif. Selain itu ada juga penampilan Cahaya Deli serta penampilan perkusi dan tabligh akbarf.

"Seluruh rangkaian ini dilaksanakan untuk lebih mengadakan silaturahim nasional dalam rangka memasyarakatkan kegiatan-kegiatan PKS. Selain itu juga akan dihadiri kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota se-indonesia, khususnya kader dan yang diusung PKS. Serta sejumlah menteri dan tokoh nasional, pemimpin OKP dan Parpol nasional dan tokoh-tokoh Sumut serta sejumlah kedutaan asing di Indonesia," paparnya.

Dikatakannya, hingga saat ini 20 kepala daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah mengkonfirmasi kehadirannya kepada panitia. Termasuk tiga menteri yang merupakan kader PKS yakni Menkominfo, Mensos, dan Menteri Pertanian. Dalam undangan, panitia juga mengundang seluruh menteri saat ini.

Pilgubsu Mungkin Masuk Pembahasan

Menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, Heriansyah mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan ada pembahasan mengenai pengusungan calon gubernur oleh PKS untuk Pemilihan Gubernur Sumut (Pigubsu) yang dijadwalkan 7 Maret 2013.

"Sekadar informasi proses pengusungan calon Gubsu sudah berlangsung jauh-jauh hari dan saat ini sudah mencapai titik kulminasi. Namun, saya tidak bisa memastikan apakah pada Mukernas ini akan diumumkan calon Gubsu dari PKS atau tidak," ungkapnya.

Sigit Pramono Asri menambahkan, dalam Mukernas nanti sudah tentu akan ada pembahasan mengenai Pikada, Pilpres maupun pemilu legislatif. "Tentu arah ke situ ada bersinggungan juga, meskipun tidak dijadwalkan secara khusus, namun bagaimana pembahasannya itu nanti baru kelihatan saat Mukernas berlangsung," katanya.

http://www.pks.or.id/content/mukernas-pks-2012-bahas-isu-nasional-di-medan





PKS Gelar Mukernas di Medan



REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Mencanangkan 2012 sebagai tahun mobilisasi kekuatan politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Medan. Setelah sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta pada awal Maret lalu, kini konsolidasi semakin disolidkan dengan acara Mukernas.



Acara yang berlangsung mulai dari Selasa (27/3) hingga Jumat (30/3) ini mengambil tema sama seperti Rakornas, yakni “Bekerja Dalam Kebhinekaan Untuk Kejayaan Bangsa”. Pada hari pertama, kegiatan tersebut akan melakukan pembahasan akhir mengenai draft agenda kerja nasional DPP PKS. Selain itu, ada juga koordinasi Dewan Syariah Pusat (DSP) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW).





“Ada juga Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW),” ungkap Ketua Panitia Silatnas, Masyudi, saat ditemui di Medan, Senin (26/3).





Pada hari kedua, lanjut dia, selain melanjutkan rangkaian agenda hari pertama, ada juga pemamparan konstelasi politik 2014 oleh MPP. Pada hari kedua pun akan dilakukan acara diskusi tentang Draft RUU Pemilu, diskusi dan simulasi perhitungan kursi, dan taujih Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, termasuk sosialisasi hasil Majelis Syuro PKS.





“Kegiatan tersebut sekaligus menetapkan Pronas PKS DPP-DSP-MPP tahun 2012,” papar Masyudi.



Dia mengungkapkan acara Mukernas PKS tidak hanya berlangsung dalam sidang saja, melainkan juga ada sejumlah kegiatan yang dilakukan di luar sidang. Bertempat di Lapangan Banteng atau samping Kantor Gubernur Medan, acara ramah tamah digelar. Mulai dari stand-stand makanan khas medan, wahana permainan anak-anak, juga pertunjukkan musik.





Dalam bazaar dan eskpo, seluruh peserta Mukernas PKS juga berencana melakukan rihlah ke Danau Toba, yakni pada Kamis (29/3). Malam harinya ada pertunjukkan musik dari grup band Gigi. Acara yang dimulai pada Ahad (25/3) itu dibuka oleh Gubernur Medan, Gatot Pujo Nugroho.





Selain acara Mukernas, PKS juga menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silatnas). Pada kegiatan tersebut, ungkap Masyudi, para ketua-ketua bidang dewan pimpinan pusat melaporkan hasil kegiatan kepada anggota legislatif yang ada di seluruh Indonesia. “Sejatinya acara ini merupakan silaturahim dan penguatan konsolidasi,” paparnya.