PKS Usulkan TKI Luar Negeri Bebas Biaya Asuransi & Paspor

Jakarta (29/5) - Fraksi PKS menyampaikan perlunya Negara memberikan asuransi gratis bagi calon pekerja yang kurang mampu. Hal ini karena pekerja yang kurang mampu tersebut mayoritas memiliki penghasilan yang rendah, sehingga akan memberatkan apabila harus membayar premi asuransi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Indra SH saat membacakan pandangan Fraksi PKS terkait pengesahan RUU Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, di Ruang Baleg DPR RI, Selasa (29/5).

Untuk itu, Fraksi PKS mengusulkan perubahan redaksi Pasal 53 dalam RUU tersebut, dengan menghilangkan kewajiban bagi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri dan/atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri untuk menanggung biaya Asuransi/Jaminan Sosial. “Dibalik tingginya biaya untuk menjadi TKI calon pekerja, mereka menjual harta benda, tanah, ternak dan bahkan berhutang,” ujar Indra.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan khusus untuk pekerja sektor domestik, Negara harus menanggung biaya pembuatan paspor dengan memperhatikan peraturan tentang keimigrasian yang berlaku. Dalam surat Keputusan Ditjen Imigrasi pada Departemen Hukum dan HAM nomor IMI2.UM.01.01.1-18 tertanggal 11 Januari 2010 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah gratis dapat memperoleh paspor 24 halaman secara gratis. Apabila pekerja menginginkan paspor 48 halaman maka biaya yang timbul ditanggung pekerja sendiri.

Terakhir, Fraksi PKS memandang bahwa proses kepulangan pekerja luar negeri ke daerah asal perlu mendapat pengawasan ketat oleh pemerintah. Hal tersebut khususnya bagi pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di sektor domestik dan/atau yang berpengetahuan minim, sering “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Namun demikian, pekerja tersebut tetap diberi kebebasan untuk memilih sendiri cara pulang menuju daerah asalnya,” kata Indra.

Pandangan Fraksi PKS ini, menurut Indra, disampaikan dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia tersebut, maka negara wajib menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negaranya baik di dalam maupun di luar negeri tanpa diskriminasi. “Sebagai pahlawan devisa Negara, maka calon pekerja atau pekerja Indonesia diluar negeri perlu mendapat perlindungan yang optimal dan mendasar, sehingga pembaharuan RUU dengan konsep yang mutakhir sangatlah penting,”

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Berhutang Selesaikan Masalah Pangan & Korupsi

Jakarta, (28/5) – Korupsi yang sudah merata dari pusat sampai daerah dan berlangsung sistematis hingga kini masih belangsung menjadi salah satu sebab negara ini belum dapat bangkit dari keterpurukan moral dan ekonomi. Ditambah lagi persoalan pangan yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dari sisi keberpihakan maupun manajemen pengelolaannya membuat semakin labilnya kondisi negara ini.

Anggota Komisi IV DPR, Ma'mur hasanuddin mengingatkan kembali apa yang dikatakan pendiri negara ini, Bung Karno, bahwa pangan adalah soal hidup mati. Namun pada kenyataannya, negara Indonesia yang telah merdeka ini Kapitalisnya merajalela yang memanjakan korupsi dari pemerintahan pusat hingga daerah. Keadaan ini menjauhkan rakyat Indonesia dari sejahtera, dimana penduduknya selalu bermasalah dengan kecukupan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Demikian disampaikan Ma'mur di Jakarta, Senin (28/5).

5.500 Data laporan kasus Korupsi yang disampaikan ke KPK dalam tempo hanya satu tahun merupakan gambaran begitu rusaknya pengelolaan negara ini. Pangan Indonesia 60% Impor juga memperjelas pekerjaan rumah bangsa ini belum diselesaikan.

“Pangan dan Korupsi, merupakan hutang besar bangsa kita untuk segera diselesaikan”, kata Ma'mur Hasanuddin.

Kepemimpinan SBY yang hampir 2 periode masih ada waktu untuk menyelesaikan persoalan ini. Meskipun terlihat sangat sulit, namun perlu ada kemauan keras untuk mewujudkannya. Lembaga negara baru yang terbentuk seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikatakan ketua MK sendiri bahwa sudah berbagai cara dan teori diterapkan untuk memberantas korupsi di negeri ini, namun hingga saat ini, korupsi semakin merajalela.

“Saatnya presiden kita sekarang memperbaiki citranya untuk memberantas sistemisasi korupsi. Pikirkan bangsa ini jangka panjang, jangan hanya memikirkan kepentingan sesaat saja. Presiden adalah milik seluruh bangsa Indonesia”, cetus Ma'mur.

Dari sisi masyarakat, secara gamblang terlihat mulai dari pemberitaan maupun respon masyarakat, sangat minim perhatian pada persoalan pangan dan pertanian. Lebih populer mengurusi konser musik dari pada menyelesaikan persoalan pangan. Belum pernah terlihat di media-media televisi yang menayangkan berjam-jam penyelesaian persoalan pangan.

“Sangat kompleks persoalan negara kita pada penyelesaian pangan dan pertanian karena moral yang terbentuk bukan mengarah pada patriotisme mewujudkan kedaulatan pangan”, ucap Ma'mur.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Pemerintah Harus Serius Wujudkan Mobil Nasional

Jakarta (28/5). Pemerintah diharapkan serius melindungi dan membuat regulasi khusus untuk mobil nasional (mobnas) produk anak bangsa sendiri. Presiden diharapkan tidak hanya memberikan harapan kosong, tetapi benar-benar disertai komitmen yang serius sehingga terimplementasikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam energi. Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR Mardani Ali Sera di Jakarta, Senin (28/5) menanggapi janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono saat Rakor mengenai mobil listrik dan hybrid di Yogyakarta Jum’at yang lalu, 25 Mei 2012.

“Pemerintah harus punya keberanian dalam menghadapi dan mengantisipasi tekanan-tekanan poliitik ekonomi Internasional karena akan ada negara yang merasa terganggu dengan road map mobil nasional ini.” Lanjut Mardani yang berasal dari Daerah Pemilihan Jabar VII (Bekasi, Karawang dan Purwakarta) ini.

Menurut Mardani, Pemerintah harus merubah pendekatannya dari bersifat langsung (top-down) menjadi lebih menyerap aspirasi masyarakat (bottom-up) serta membuka peluang kompetisi di kalangan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya mobnas ini. Mardani berharap, BUMN dan swasta saling berlomba untuk menciptakan mobnas dan pemerintah membingkainya dengan peraturan dan perlindungannya agar dapat berkembang. “Pemerintah juga perlu mendorong agar tercipta industri otomotif, bukan sekedar membuat mobnas. Sehingga, pemerintah harus memberikan insentif kepada semua pihak yang mendukung termasuk industri suku cadangnya,” kata Mardani.

Saat ini sebenarnya telah muncul cikal bakalnya seperti Fin Komodo, AG-Tawon, GEA, Kancil, Wakaba, Merapi Boneo, dan Esemka yang dikembangkan oleh industri dan putra Indonesia. “Kebijakan mobnas yang akan diterbitkan pemerintah, hendaknya juga memperhatikan bagaimana putra bangsa yang telah merintis mobnas tanpa fasilitas pemerintah ini dapat mengembangkannya untuk dapat berproduksi dalam skala industri nasional, ” imbuh Ketua DPP PKS ini.

“Kita yakin bila kebijakan terumuskan dan terimplementasikan dengan baik maka cikal bakal kemandirian energi dan industri dapat dimulai dari sini” Demikian tutup Mardani.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Luthfi Hasan Ishaaq: Aktivis Islam Harus Membuka Diri

Instanbul — Para aktivis Islam perlu membuka diri, serta membangun relasi dan kerja sama yang produktif dan berkesinambungan dengan beragam kelompok masyarakat. Karena membangun negara, mengelola pemerintahan, terlebih menata kehidupan dunia, tidak mungkin hanya dilakukan oleh para aktivis Islam saja. Ini adalah misi bersama yang hanya bisa dicapai jika melibatkan sebanyak mungkin komponen masyarakat.

“Karena perjuangan untuk itu, termasuk di dalamnya unsur kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan seluruh unsur yang dibutuhkan adalah misi bersama." Demikian paparan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dalam pidatonya pada Konferensi Internasional bertema Islamic Unity and New World, yang diselenggarakan oleh ESAM (Ekonomik ve Sosyal Arastimalar Merkezi) ke-21, Minggu (27/5) di Istanbul, Turki. ESAM adalah sebuah lembaga kajian sosial dan ekonomi di Turki.

Pada konferensi yang dihadiri oleh utusan lebih dari 50 negara itu Luthfi menyatakan, sinyal kebangkitan dunia Islam semakin jelas terlihat dalam dua dekade terakhir. Kebangkitan dunia Islam ini, lanjut Luthfi, harus diiringi dengan kesiapan para aktivis Islam untuk berdialog dan bekerjasama dengan berbagai unsur, baik di level nasional maupun internasional guna mencapai misi bersama. Yakni menciptakan tatanan dunia atau membangun peradaban dunia yang lebih berkeadilan.

Lebih lanjut Luthfi menyatakan, semua negara sangat membutuhkan pengalaman negara lain di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, dan politik. Untuk itu dunia Islam perlu membangun kerjasama, baik sesama negara Islam maupun dengan negara-negara lain di berbagai belahan dunia.

Luthfi juga menyatakan, dunia Islam tak pernah kekurangan pakar di berbagai bidang. Dan kepakaran itu akan terejawantahkan dan tersalur ketika pintu-pintu kerjasama dan keterlibatan mereka dibuka. Sehingga mereka secara bersama-sama dapat berkontribusi membangun peradaban dunia masa depan.

http://www.pks.or.id/content/luthfi-hasan-ishaaq-aktivis-islam-harus-membuka-diri

Tuntang, Minggu 1 April 2012

          Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kecamatan Tuntang mengadakan kegiatan Bakti Sosial (baksos) berupa pembagian sembako gratis kepada puluhan warga Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya PKS Kec. Tuntang meringankan beban warga miskin di desa tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok seiring pembahasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru-baru ini. PKS Kec. Tuntang perlu melakukan kegiatan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

          Ketua DPC PKS Tuntang, Agus Hamzah mengatakan; “PKS berupaya peduli dengan nasib rakyat yang kurang mampu. Kegiatan bakti sosial semacam ini yang kami lakukan. Kami berharap bisa membantu rakyat miskin di desa Sraten ini”. Hadir Ketua Cabang Dakwah 2 PKS, Gatot Widodo, Kepala Desa Sraten, Rahmat, Ketua DPD PKS Kab. Semarang Joko Widodo dan aleg Provinsi, Arif Awaludin, S.H, M.Hum

          Bersama para pengurus PKS Tuntang dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa) desa Sraten, puluhan warga miskin yang telah dibagikan kupon sembako gratis beberapa hari yang lalu berduyun-duyun mulai mendatangi balai desa Sraten. Warga miskin merasa terbantu, dan mereka berharap agar PKS dapat mengupayakan agar harga-harga tidak mahal, sehingga masyarakat mampu membelinya.